Jakarta, Siep-Asso.News---Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah, Gun Gun Heryanto, menilai bahwa Presiden Joko Widodo sedang dituntut untuk menunjukan kepemimpinan atas para pembantunya dalam Kabinet Kerja. Hal itu menyusul terjadinya perbedaan pendapat antara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli dengan Menteri BUMN Rini Soemarno dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang disampaikan di hadapan publik.
"Presiden jangan membiasakan terjadinya sengketa terbuka antara masing-masing anggota kabinet. Buktikan dia itu leaderdan mampu menjadi pemimpin, jangan sampai terlihat tidak punya power," ujar Gun Gun kepada Kompas.com, Selasa (18/8/2015).
Menurut Gun Gun, jika Rizal Ramli memiliki gagasan untuk diutarakan, sebaiknya hal itu dilakukan melalui forum sidang kabinet. Sebab, ketika sesama menteri menunjukan komunikasi politik yang buruk, maka publik akan menduga telah terjadi ketidakharmonisan di antara sesama pengisi pos kementerian.
Hal tersebut dinilai bertentangan dengan harapan sebagian besar publik, di mana pemerintah diharapkan membangkitkan optimisme akan kemampuan dan kapasitas kementerian yang berdampak positif bagi rakyat.
"Komunikasi yang baik akan melahirkan koordinasi yang baik juga. Jika kurang hati-hati, bisa muncul gap yang bisa menjadi hambatan, misalnya keengganan komunikasi dan meningkatnya agresi mengkritik," kata Gun-Gun.
Menurut Gun, Jokowi memiliki tanggung jawab untuk membenahi pola komunikasi politik antara masing-masing pengisi pos kementerian. Terlebih lagi, memastikan menteri koordinator untuk melakukan fungsi koordinasi dengan baik terhadap menteri-menteri di bawahnya.
Sebelumnya, Rizal Ramli menyebut kebijakan pemerintah untuk melaksanakan proyek pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt tidak masuk akal. Ia bahkan tidak memedulikan teguran dan kritik yang disampaikan oleh Jusuf Kalla terkait pernyataannya itu. Kali ini, Rizal malah mengajak Kalla untuk berdebat secara terbuka. (Baca: Rizal Ramli Tantang Wapres JK Diskusi Terbuka Bahas Kritikan Dirinya)
Selain itu, mantan Menteri Koordinator Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu juga mengkritik kebijakan PT Garuda Indonesia Tbk dalam rencana pembelian 30 unit Airbus A350.
Pernyataan Rizal ini kemudian direspons Menteri BUMN Rini Soemarno. Rini mengisyaratkan tidak boleh ada pihak yang mencampuri urusan bisnis PT Garuda Indonesia Tbk, selain Menko Perekonomian, dengan posisi bahwa Kementerian Keuangan bertindak selaku pemegang saham perusahaan milik negara, dan Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham. (Baca: Menteri Rini Larang Pihak Lain Intervensi Garuda, Termasuk Menko Kemaritiman)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar