Ratu Elizabeth Tolak Bertemu Mantan PM Australia Tony Abbott

Siep-Asso News---Pengaruh Tony Abbott setelah tidak lagi menjadi Perdana Menteri (PM) Australia kian memudar dan ditinggalkan oleh para pendukungnya. Saat masih menjadi PM, siapa pun ingin bertemu dengan dia, namun tidak demikian setelah Abbott dilengserkan oleh Malcolm Turnbull.

Pada bulan lalu saat mengunjungi London, Inggris, Abbott ditolak oleh Ratu Elizabeth saat dia ingin bertemu. Kala itu, Abbott yang merupakan pendukung kuat Kerajaan Inggris di negara persemakmuran Australia mengajukan permintaan untuk menemui Ratu ke pihak istana, namun ditolak.
Padahal, di waktu Abbott mengunjungi London, jadwal Ratu banyak yang kosong, seperti yang diberitakan oleh Sydney Morning Herald pekan ini.

Abbott diundang ke London untuk menyampaikan pidato di acara tahunan Margaret Thatcher Lecture pada Oktober lalu. Dia berada di kota itu pada 26-28 Oktober. 

Berdasarkan jadwal yang dirilis rutin oleh pihak Istana, pada 26 Oktober, Ratu hanya memiliki dua janji pertemuan dan kosong di sore hari. Pada 27 Oktober, Ratu ada resepsi pagi dan pertemuan sore hari dengan Perdana Menteri David Cameron, di antara kedua waktu itu kosong.

Dan di hari ketiga, 28 Oktober, Ratu hanya ada resepsi di sore hari. Di banyak waktu kosong itu, Ratu tetap tidak memberi kesempatan bagi Abbott untuk bertemu. Tidak disebutkan alasan penolakan Ratu Elizabeth terhadap Abbott. Sebelumnya, Ratu telah banyak bertemu dengan para mantan kepala negara sahabat.

Padahal Abbott telah mempersiapkan diri bertemu Ratu, salah satunya dengan berkonsultasi sebelumnya dengan Gubernur Jenderal Sir Peter Cosgrove soal etika di Istana. 

Abbott adalah seorang pendukung kerajaan Inggris. Salah satu kebijakan kontroversialnya saat memimpin adalah memberikan gelar kesatria bagi suami Ratu Elizabeth, Prince Philip. Keputusan Abbott dikecam rakyat Australia yang mengatakan Philip tidak punya andil apa-apa bagi negara itu dan merupakan simbol negara lain.

Tidak disebutkan apa agenda yang dibawa Abbott jika dia jadi bertemu Ratu. September lalu dia mengatakan bahwa Ratu adalah simbol keberlangsungan. "Kerajaan adalah titik stabil di tengah perubahan dan pergeseran dunia," kata dia.

Abbott digulingkan oleh Turnbull yang memenangkan pemilihan internal di Partai Liberal September lalu. Dalam kepemimpiannya, Abbott banyak menuai kontrovesi, salah satunya soal pendorongan kembali kapal imigran ke Indonesia.

Najwa Shihab Dilaporkan ke Bareskrim, MKD: Kami Hanya Cari Pembocor

Siep-Asso Satu Hati News---Presenter Metro TV, Najwa Shihab dikabarkan akan dilaporkan Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR terkait beredarnya transkrip dan rekaman pemalakan saham Freeport oleh Ketua DPR Setya Novanto.

"Kami ini hanya melaporkan untuk mencari sumber kebocoran tersebut. Tak ada hubungannya dengan  Najwa Shihab. Dia menjalankan tugas jurnalistik, salah kalau kami dikatakan melaporkan Najwa. Kami hanya mencari orang yang membocorkan," katanya.

Menurut Dasco, transkrip dan rekaman yang diperoleh dan ditayangkan dalam acara Mata Najwa jelas berasal dari MKD.

"Sebab, hanya berselang sejam dari laporan ke MKD terus muncul di Mata Najwa. Ini jelas dari dalam. Dan kami tahu, ada tandanya. Yang disiarkan di Mata Najwa itu ada tanda MKD. Dan kami memburu orang tersebut," kata dia.

Selain itu, kata dia, MKD juga heran, sebab sering terjadi kebocoran dokumen di internal MKD.

"Ini bukan sekali saja terjadi, sudah sering, kita cari sumber kebocorannya. Tak ada kaitannya dengan Najwa Shihab, catat itu," ungkapnya.

Papua Harus Dijadikan Daerah Produksi

Siep-Asso Satu Hati News---Papua yang selama ini belum menjadi daerah produksi untuk berbagai komoditas, menyebabkan ongkos hidup dan biaya ekonomi sangat tinggi. Perlu ada upaya menjadikan Papua sebagai sentra produksi tertentu, sehingga bisa menurunkan biaya hidup.

Demikian disampaikan Ketua Pusat Penelitian Politik, LIPI Adriana Elisabeth dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP), Senin (23/11). Selama ini tingkat kemiskinan di Papua tertinggi di Indonesia. Padahal, Papua sangat kaya dengan sumber daya alam. Selama belum menjadi daerah produksi, biaya ekonomi di Papua masih tinggi. Ini menjadi kenyataan yang ironis.

“Sumber daya alam Papua sangat kaya. Tapi ekonomi Papua tetap tak kunjung membaik,” ujar Adriana. Pemerintah, sambung peneliti ini, sedang memperbaiki kondisi tersebut. Hal lainnya yang jadi sorotan adalah Papua masih selalu dipersepsikan sebagai daerah konflik. Ini berdampak pada pendekatan keamanan yang selalu dilakukan pemerintah di Jakarta dalam memperlakukan kawasan paling timur di Indonesia itu.

 Jakarta harus merubah sudut pandangnya terhadap Papua. Jangan lagi ada stigma sebagai daerah konflik. Menurut Adriana, banyak PR yang harus segera diselesaikan di bumi Papua, terutama masalah sosial dan ekonomi. Kecemburuan sosial di Papua masih sangat tinggi. Orang Papua masih cemburu terhadap para pendatang yang ternyata lebih berdaya daripada penduduk asli Papua.

Sementara itu, pembicara lainnya Yuri Octavian Thamrin mengemukakan, pentingnya pemerintah Indonesia menoleh ke kawasan Asia Pasifik untuk membangun kerja sama kawasan yang saling menguntungkan. Indonesia yang berada di kawasan Pasifik Selatan menghadapi banyak masalah kawasan. Di antaranya soal isu lingkungan dan perubahan iklim. Kawasan ini didominasi oleh Australia dan Selandia Baru.

Menurut Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kemenlu ini, urgensi membangun kerja sama kawasan, lantaran di Indonesia ada sekitar 15 juta jiwa etnis Malanesia. Kedekatan etnik seperti ini, bisa memudahkan membangun kerja sama yang saling menghargai dan menguntungkan. Di era Gus Dur sebagai Presiden, kawasan Pasifik sempat dilirik. Ada 14 negara di kawasan Pasifik Selatan. Kerja sama investasi tentu yang paling mungkin dilakukan.

Exxon Mobil, sambung Yuri, telah berinvestasi di sektor tambang Papua Nugini sebesar USD 1,6 miliar. Tiongkok juga menaruh saham mayoritas di tambang emas Fiji, salah satu negara di kawasan Pasifik. Selain dua pembicara di atas, hadir pula Yorrys Raweyai Anggota DPR dari Papua sebagai pembicara. Acara diskusi sendiri dimoderatori oleh Anggota DPR Robert Kardinal.

Diskusi FGD ini bertajuk “Otsus Aceh, Papua, dan Keistimewaan DI Yogyakarta”. Tema ini  menyoal tiga keistimewaan di tiga daerah. Ada banyak persoalan yang harus dipetakan kembali oleh pemerintah untuk menangani masalah dengan kekhasannya sendiri. 

Divonis Lebih Ringan, Mantan Politisi PDIP Pilih Tak Banding

Mantan politisi PDI Perjuangan, Adriansyah dijatuhi hukuman tiga tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Terdakwa kasus gratifikasi itu langsung menerima putusan pengadilan.

Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Tito Suhud memutuskan bahwa Adriansyah terbukti menerima gratifikasi dari pengusaha PT Mitra Maju Sukses, Andrew Hidayat. Gratifikasi itu diberikan setelah Adriansyah melancarkan izin usaha tambang di Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

"Memutuskan terdakwa Adriansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua," ujar Tito di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (23/11/2015).

Selain hukuman penjara, Adriansyah juga dituntut membayar denda sebesar Rp 100 juta subsider satu bulan kurungan. 

Saat diminta hakim untuk menanggapi putusan itu, Adriansyah langsung menerima vonis tersebut. Dia mengakui kesalahan yang telah diperbuat.

"Setelah saya pertimbangkan dengan penasihat hukum, maka kami memutuskan menerima apa yang diputuskan bapak majelis hakim," ujar Adriansyah kepada majelis hakim di persidangan.

Di kesempatan yang sama, penasihat hukum Adriansyah, Bagus Sudarmono mengatakan putusan untuk menerima vonis didasari pada pembelaan pribadi terdakwa. Saat itu, Adriansyah telah menyatakan menyesal dengan perbuatannya. Oleh karena itu, apapun yang diputuskan oleh majelis hakim bakal diterima. 

"Ini putusan yang kami pikir sudah adil dan ideal dalam perkara ini. Kami sudah menyadari kesalahan dari terdakwa," ujar Bagus usai sidang.

Seperti diketahui, putusan hakim tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa yang mengancam hukuman lima tahun penjara. Jaksa akan berpikir untuk mengajukan banding.

Jika jaksa mengajukan banding, Bagus menyatakan pihaknya juga akan mengajukan kontra memori banding.

Dalam dakwaannya, Adriansyah menerima uang dari Andrew Hidayat sebesar Rp1 miliar, US$ 50.000, dan 50.000 dolar Singapura. Maksud pemberian itu agar Adriansyah membantu pengurusan izin pertambangan. Andrew mengelola sejumlah perusahaan tambang di Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

KPK menangkap Adriansyah di Swiss Belhotel Sanur, Bali, sekitar pukul 18.45 Wita pada 9 April 2015. Dalam operasi tangkap tangan itu, KPK menyita uang sebesar Rp 500 juta dalam pecahan dollar Singapura dan rupiah. 

Di tempat terpisah, KPK juga menangkap Andrew Hidayat di sebuah hotel di wilayah Senayan, Jakarta. Penuntut umum menjerat Adriansyah dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Jokowi Awasi Ketat Pembangunan di Daerah

Suara Siep-Asso Satu Hati---Pemerintah memasang target bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan paket kebijakan ekonomi satu hingga empat. Presiden Joko Widodo akan terus terjun ke lapangan untuk memastikan pemerintah daerah menjalankan paket kebijakan ekonomi.

"Kalau manajemen pengawasannya lemah bisa lepas dari target. Tapi kalau kami kan terus mengawasi. Itu kenapa kami ke lapangan terus, mengecek terus, supaya tahu kalau ada persoalan-persoalan segera diluruskan lagi," kata Presiden saat wawancara khusus dengan Media Indonesia, pekan lalu.

Pengawasan ketat juga bisa meminimalisir permainan kotor di sektor pangan. Menurutnya, operasi pasar membuat harga pangan stabil karena spekulan akan takut memainkan harga. "Contohnya saat harga beras bergerak naik, ada operasi pasar, siapa yang berani spekulasi?" ujar Presiden.

Dia juga menekankan, penegak hukum harus menindak siapa saja yang memainkan harga pangan. Aturannya sudah jelas, siapa pun yang menggangu pasokan pangan diproses hukum. "Kalau melanggar, gebuk saja," tegas Presiden.

Presiden merasakan mengawali pembangunan dengan terseok-seok. Tapi itulah memulai. Sekarang, menurut dia, roda pembangunan sudah berjalan sesuai rencana. Pemerintah tak ragu menargetkan serapan anggaran 93 persen hingga 94 persen.

"September atau Oktober biasanya serapan anggaran ngebut. Saya sudah hafal. Ini mau kami ubah. Tahun depan, November sudah harus lelang. Sehingga Januari sudah mulai. Begitu diketok dewan, langsung tender. Kontraknya pada 2 Januari sudah tanda tangan," katanya.

Eksistensi Kedaulatan Maritim

Jokowi menunjukkan ketegasannya terhadap kapal asing yang mencuri ikan sejak awal memegang kekuasaan. Di era-era sebelumnya, kapal asing mondar-mandir di laut Indonesia tanpa izin. Presiden mencatat setidaknya ada tujuh ribu kapal ilegal masuk Indonesia.

"Kalau sekarang coba dilihat, apa ada yang seperti itu lagi yang coba-coba? Ini dalam rangka apa sih? Dalam rangka kedaulatan maritim kita."

Presiden melalui Kementerian Keluatan dan Perikanan memerintahkan TNI dan Polri menenggelamkan kapal asing ilegal. Menteri KKP Susi Pudjiastuti menyampaikan, setahun terakhir pemerintah sudah meneggelamkan 91 kapal asing karena menangkap ikan di Indonesia.

Presiden melanjutkan, pemerintah membangun pelabuhan besar di Kuala Tanjung, Surabaya, Makassar, dan Sorong. Rata-rata pembangunan selesai pada 2018. Ia mengatakan, adanya pelabuhan besar di setiap daerah membuat distribusi lebih mudah karena antarpulau terhubung.

Ketika distribusi mudah, Presiden berharap, perbedaan harga barang di sebuah daerah dengan daerah lainnya tidak terlalu tinggi. Pemerintah juga akan membangun jalur kereta api di Sulawesi dan Papua. Pembangunan jalan Tol Trans Sumatera sudah dimulai. Targetnya proyek ini bisa menjangkau Palembang, Lampung, hingga Aceh.

"Tapi sekali lagi itu perlu waktu," kata Presiden.

Dia menilai, implementasi konsep pembangunan mulai berjalan sesuai rencana. Pembangunan infrastruktur memprioritaskan daerah perbatasan seperti di NTT dan Kalimantan. Pemerintah akan membangun kantor pemerintahan dan fasilitas umum lebih baik di wilayah pemerintahan.

"Kami memang harus membangun dari perbatasan, dari pinggiran, baik untuk ekonomi maupun untuk sebuah kebanggaan sebagai bangsa yang besar," kata Presiden.

Mantan Direktur Pertamina Divonis 5 Tahun Penjara

Suara Siep-Asso Satu Hati---Mantan Direktur Pengolahan PT Pertamina (Persero) Suroso Atmo Martoyo divonis lima tahun penjara denda Rp200 juta subsider enam bulan kurungan. Suroso ditemukan terbukti menerima uang sebesar USD190 ribu dari Direktur PT Soegih Interjaya (SI), Willy Sebastian Lim.

"Menyatakan terdakwa Suroso Atmomartoyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua," kata Ketua Majelis Hakim Casmaya di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (19/10/2015) malam.

Hakim menilai Suroso terbukti menyetujui pembelian TEL oleh PT Pertamina kepada Octel Innospec melalui agen tunggal TEL di Indonesia, PT SI sejumlah total 450 metrik ton dengan perubahan harga sebesar USD11,000 per metrik ton.

Suroso menyetujui asal ada pemberian fee sebesar USD500 per metrik ton. Pihak Innospec, yakni David P. Turner selaku sales and marketing Director of The Associated Octel Company Limited , Paul Jennings, dan Dennis J. Kerisson selaku CEO of Octel, Miltos Papachristos selaku Regional Sales Director for Octel menyetujui dan lantas memberikan duit sejumlah USD190 ribu melalui Willy dan Muhammad Syakir, Direktur PT SI.

Dia juga mendapat fasilitas meninap di Hotel Radisson Edwardian May Fair London sejumlah 899,16 Poundsterling agar terdakwa tetap melakukan pembelian TEL pada akhir 2004 dan 2005 melalui PT Soegih Interjaya.

Suroso terbukti melanggar Pasal 12 huruf b UU No 31 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

Dalam sidang putusan ini, dua hakim melakukan dissenting opinion, kedua hakim yakni Alexander Marwata dan Hakim Sofialdi menginginkan Suroso dibebaskan. Sedang tiga hakim lainnya menyatakan Suroso terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan korupsi.

Suroso diberatkan lantaran telah memperburuk citra Indonesia di mata internasional. Sementara diringankan lantaran pengabdiannya terhadap PT Pertamina (Persero), masih memiliki tanggungan keluarga dan belum menikmati hasil korupsi yang masih tersimpan di Bank UOB Singapura.

Wakil Ketua DPR RI memimpin Delegasi DPR RI menghadiri sidang 133rd Inter-Parliamentary Union (IPU)/Sidang Parlemen Dunia di Jenewa, Swiss, 17-21 Oktober 2015.

Suara Siep-Asso Itu Kita---Sabtu, 17 Oktober 2015, Delegasi DPR RI terlebih dahulu mengikuti sidang ASEAN + 3 Meeting. Sedangkan pada Minggu, 18 Oktober 2015, Delegasi DPR RI mengikuti Governing Council dan berbagai agenda di Komite IPU.

Sidang IPU membicarakan berbagai agenda, satu diantaranya isu mengenai pengungsi dan migrasi tenaga kerja.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai bahwa, pengungsi maupun pencari perlindungan merupakan masalah bersama. Tanpa bermaksud mencampuri urusan dalam negeri negara asal pengungsi, namun Parlemen Dunia harus ikut memikirkan penanganan arus pengungsi yang semakin besar.

Indonesia telah menunjukan komitmennya. Bisa dilihat bagaimana Indonesia menerima dan memperlakukan dengan baik para pengungsi dari Rohingya.

Untuk itu, DPR RI mendorong negara di dunia agar menghapuskan pandangan negatif terhadap pengungsi.

Dalam hal migrasi tenaga kerja, saya menilai perlu adanya kerjasama dan dialog antara negara pengirim dan negara penerima agar dapat memaksimalkan keuntungan yang diperoleh, terutama meningkatkan pembangunan tidak saja di negara asal tetapi juga di negara penerima.

DPR RI akan memainkan peran penting dalam pemajuan kebijakan migrasi yang fair dan efektif, sehingga dapat menghasilkan migrasi yang positif dan bisa menyikapi tantangan yang dihadapi negara penerima maupun negara asal, serta tantangan yang dihadapi migran itu sendiri.

Kita juga mendorong adanya mekanisme kerja sama internasional untuk memberikan informasi pasar kerja yang mudah diakses, transparan, dan adil, serta saling menguntungkan antar negara.

Ahok Cap Lulusan IPDN Cuma Menang Gaya

Jakarta,Siep Asso.News---Inspektorat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengungkapkan beberapa hal terkait alasan sikap sentimen Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kepada alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di lingkungan Pemprov DKI. Karena hal itu juga, Gubernur berkeras agar bagaimana caranya IPDN dibubarkan.

Lasro mengakui beberapa waktu lalu Gubernur pernah melaporkan alumni IPDN terkait kinerja yang kurang baik. Ahok, lanjut dia, menyebut para alumni IPDN hanya baik tampak verbal saja. "Jadi bapak (Ahok) bilang secara verbal bagus, tapi secara subtansif banyak yang kurang gitu. Ya contoh, kalau bikin surat lama," terang Lasro.

Namun, mantan Kepala Dinas Pendidikan itu enggan membenarkan tentang pernyataan Gubernur yang dengan gamblang menyebut alumni IPDN kerap bermain anggaran dengan mengumpulkan dana-dana terselubung. Dia juga mengaku tidak akan secara spesifik mengawasi alumni IPDN. 

Menurut Lastro, yang perlu dilakukan inspektorat adalah mengawasi sebanyak 72 ribu PNS DKI. Hanya saja, atas temuan yang dilontarkan Gubernur akan menindaklanjuti sikap eksklusivitas para alumni IPDN. "Tentu hasil itu akan jadi pengamatan kita. Kalau ada yang ekslusif juga engga bagus, buat apa ekslusif itu," tandas dia.

Sebelumnya, secara mendadak Ahok mengkritisi keberadaan alumni IPDN yang ada di lingkungan Pemprov DKI. Dia mengungkapkan, banyak alumni IPDN di lingkungan Pemprov DKI justru menjadi 'bos kecil' dengan mengumpulkan para alumni lain untuk bermain anggaran.

"Jadi saya bilang Bapak Ibu jangan nilep duit PKL, pura-pura enggak tahu, apalagi jagain alumni IPDN, itu banyak yang kurang baik juga ini. Maunya kumpul-kumpul, ngumpulin duit untuk bisa lapor ke oknum jaksa, takut diperiksa lapor inspektorat. Saya tahu," ujarnya meghimbau kepada ratusan pejabat DKI bari di Balai Kota Jakarta, pekan lalu.

Dengan begitu, Ahok mengaku pernah menyampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar bagaimana caranya IPDN dapat dibubarkan.

"Kemarin saya bilang ke Pak Jokowi, Pak kalau bisa IPDN dibubarkan saja Pak, untuk apa ada sekolah IPDN saya bilang, kalau masuknya juga enggak jelas gimana tes-nya, lulusnya bagaimana," kata Ahok menirukan pembicaraannya dengan Jokowi.

Bantuan Pendidikan Tak Kunjung Cair, Mahasiswa Yahukimo Cuti Kuliah dan Wisuda

Jakarta,Siep-Asso.News---Mahasiswa asal Kabupaten Yahukimo yang tergabung dalam Forum Independen Mahasiswa Peduli Yahukimo (FIMPY), mempertanyakan dana pendidikan bagi mahasiswa yang sudah dianggarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Yahukimo, bulan Juni 2015 silam.

Pasalnya, hingga saat ini banyak mahasiswa yang tidak dapat melanjutkan kuliah karena tidak dapat melakukan pembayaran, padahal beberapa kampus di Jayapura, dan luar Papua telah menutup ruang untuk pembayaran administrasi.

“Kami mahasiswa sangat kesal karena beasiswa dari pemerintah daerah sampai saat ini belum dicairkan, kami minta kepada bapak Bupati Yahukimo Ones Pahabol untuk segera merespon.”

“Kalaupun dana itu telah digunakan, tolong berikan penjelasan agar kami bisa tahu, karena ada yang mau wisuda tahun ini saja harus batal karena tidak ada biaya,” kata salah satu mahasiswa Yahukimo, Pontius Omoldoman, saat memberikan keterangan pers, Rabu (9/9/2015).

Menurut Omolman yang juga Ketua Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM) di Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura, mahasiswa sudah mengetahui dana yang dianggarkan oleh DPRD Yahukimo untuk pendidikan sebesar Rp. 12 Miliar.

“Dana itu untuk mahasiswa Yahukimo yang ada di seluruh Indonesia yang berjumlah hampir mencapai 4 ribu orang, namun sampai saat ini belum sampai ke tangan mahasiswa,” tegasnya.

Sementara itu, Frangky Busup, salah satu mahasiswa menambahkan, sejauh ini Komunitas Pelajar Mahasiswa Yahukimo (KPMY) tidak bekerja sebagaimana mestinya, sehingga dana penddikan belum sampai ke tangan mahasiswa.

“Kami mahasiswa bisa berfikir hal-hal yang negatif tentang KPMY, karena sejauh ini mereka diam saja, teman-teman kami dari kabupaten lain sudah dapat beasiswa, kenapa kami dari Yahukimo belum dapat, ini yang harus dijawab,” kata Frangky.

Menurut Frangky, ada kabar yang berkembang, jika dana 12 Miliar tersebut dipakai oleh salah satu pasangan kandidat bupati yang saat ini sedang berkampanye menuju Pilkada pada 9 Desember 2015 mendatang.

“Kalau memang itu info yang benar, maka kami mahasswa menilai sangat tidak tepat, karena itu dana mahasiswa, bukan dana milik pemerintah,” tegasnya.

Mahasiswa juga menyesalkan sikap Bupati Yahukimo yang tidak berterus terang terkait penggunaan dana, padahal mahasiswa sangat membutuhkan untuk menyelesaikan studi.

“Tidak ada undang-undang yang mengatur dana pendidikan bisa digunakan untuk kampanye, mahasiswa adalah masa depan daerah, karena itu harus diperhatikan secara serius,” tegas Frangky.

Dapatkah Papua Barat 'Menang' di PIF?

Jakarta, Siep-Asso.News---Dalam rangka melindungi kehidupannya, menegakan dan melindungi hak-haknya, termasuk pandangan dan kehendak kolektif rakyat akan Papua yang merdeka dan rasa kekeluargaan sebagai bagian dari Melanesia dan Pasifik untuk turut berpartisipasi dalam semua dinamika kawasan, orang Papua diwakili The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) telah berhasil menjadi observer dalam Melanesian Spearhead Group (MSG). Kini nasib ULMWP untuk menjadi observer di Pasific Islands Forum (PIF)sedang dirundingkan.

Pertemuan PIF sedang berlangsung. Telah dimulai tanggal 07-11 September 2015 di Port Moresby, PNG.

Sekretaris Jenderal ULMWP, Octovianus Mote dalam beberapa kesempatan menegaskan, menjadi observer di PIF adalah penting bagi lobi-lobi ULMWP untuk perlindungan hak atas hidup dari orang Papua di atas tanah airnya yang semakin punah dari kapitalisme, militerisme Indonesia yang menyerupai slow motion genoside, tapi yang terpenting, persoalan rakyat Papua Barat telah menjadi persoalan warga Melanesia dan warga Pasifik.

Lagi jelas Mote, persoalan Papua telah menjadi isu terhangat, mengisi hampir setiap sisi media massa baik cetak maupun elektonik di kawasan Melanesia dan Pasifik.

Masyarakat Sipil Pasifik Dorong Isu Papua

Menjelang pertemuan para pemimpin Pasifik (Forum Kepulauan Pasifik/PIF), masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah se Pasifik (PIANGO) telah bertemu di Port Moresby sebelum PIF diselenggarakan. Emele Duituturaga, Direktur PIANGO mengatakan, dua isu utama yang didorong oleh Piango untuk menjadi agenda utama dalam PIF adalah perubahan iklim dan Papua Barat.

Direktur PIANGO bahkan meminta maaf kepada rakyat Papua atas bungkamnya Pasifik selama sekian lama atas apa yang dialami rakyat Papua.

"Dalam pertemuan Pacifics Civil Society Organisations di Port Moresby 1-3 September lalu, kami telah menyampaikan pada publik permintaan maaf kepada rakyat Papua Barat atas ketidakpedulian kami dan sekian lamanya kami bungkam, tidak bereaksi atas penderitaan saudara-saudara kami di Papua Barat," jelas Emele.

Emele menambahkan, PIANGO bersama kelompok masyarakat sipil di Pasifik meminta para pemimpin Pasifik mendorong Papua Barat dikembalikan dalam daftar dekolonisasi PBB.

"Pasifik belum bebas jika Papua Barat belum lepas dari kolonialisme. Seluruh wilayah Pasifik harus bebas. Kini sebagian wilayah Pasifik yang masih terjajah seperti bangsa Kanaki akan menentukan nasib mereka sendiri. Juga Tahiti yang sudah masuh daftar dekolonisasi PBB. Mengapa Papua Barat tidak bisa? Negara-negara Pasifik punya kewajiban untuk membebaskan Papua Barat, saudara tua bangsa-bangsa di Pasifik," kata Emele.

Sementara itu, Peter ONeill, Perdana Menteri Papua Nugini yang akan menjadi Ketua PIF berikutnya, menegaskan lagi posisi PNG dalam isu Papua. 

"PNG akan Bicara Soal Papua Barat di PIF. Pemerintah PNG secara positif terlibat dengan Pemerintah Indonesia untuk masalah Papua Barat. Pasifik tidak bisa bicara tentang Papua Barat dalam isolasi. Pasifik harus bicara soal tentang Papua dengan Indonesia dalam satu meja yang sama," ujar ONeill.

ONeill juga menyampaikan bahwa ULMWP telah mendaftarkan aplikasi keanggotaan di PIF. Namun ONeill berpandangan, aplikasi tersebut akan ditolak oleh para pemimpin PIF.

"Itu butuh waktu. Saya pikir para pemimpin belum akan menerima aplikasi itu," ujar ONeill. 

Rakyat Papua Dukung ULMWP

Ketua Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se- Indonesa, Dewan Pimpinan Wilayah (AMPTPI-DPW) Indonesia Timur, Natan Naftali Tebay mengatakan, pertemuan negara-negara Pasifik yang akan dihelat di Papua Nugini dalam forum Pasific Island Forum (PIF)  merupakan salah satu dari 8 resolusi kongres AMPTPI ke III di Bilabong, Jakarta, Mei 2015 lalu.

"Dalam konggres AMPTPI ke III itu salah satu yang kami tetapkan adalah mendorong Papua menjadi anggota MSG, PIF dan ACF. Maka itu, seluruh mahasiswa Pegunungan Tengah di wilayah timur, yakni Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat mendukung proses yang akan berlangsung di Papua Nugini (PNG) pada tanggal 07 September," kata Natan Naftali Tebay di Jayapura, Minggu (06/09/2015).

Sementara itu, Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Gerakan Mahasiswa Pemuda dan Rakyat (GempaR) Papua di tanah Papua, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) di tanah Jawa dan Bali, pelajar, mahasiswa dan rakyat Papua di tanah Papua dikoordinir untuk melakukan berbagai aksi mendukung ULMWP dalam lobi-lobi mewakili bangsa Papua dalam forum PIF.

"Kami sangat mendukung Pasifik Island Forum dapat menerima West Papua melalui United Liberation Movement for West Papua sebagai obsever agar dapat berperan aktif dalam membicarakan dan menyelesaikan masalah-masalah di kawasan ini secara bersama-sama," kata Victor Yeimo, Ketua Umum BPP-KNPB.

Empat pernyataan yang dirilis bersama adalah, pertama, bebaskan Papua Barat untuk menyelamatkan masyarakat Pasifik dari kolonialisme dan kapitalisme.Kedua, bebaskan Papua Barat untuk menyelamatkan masyarakat Pasifik dari pemanasan global. Ketiga, rakyat Papua Barat butuh bantuan rakyat Pasifik dari ancaman genosida. Keempat, mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengirimkan tim khusus untuk menyelidiki status politik Papua dan Papua Barat.

ULMWP Dorong Tiga Isu di PIF

Sekretaris Jenderal ULMWP, Octovianus Mote dalam satu kesempatan wawancara bersama RNZ menjelaskan, ada tiga isu yang didorong ULMWP dalam PIF.

"Salah satunya adalah keanggotaan kami di PIF. Kedua, kami meminta Sekretaris Jenderal PBB untuk menunjuk utusan khusus dan melakukan penilaian HAM selain penilaian hak asasi manusia oleh para pemimpin forum sendiri (di Papua Barat). Dan kemudian, ketiga, mendorong Papua Barat kembali ke komite dekolonisasi PBB," tegas Mote.

Perjuangan ULMWP banyak kendala. Indonesia di pihak lain terus berupaya membungkam diplomasi rakyat Papua Barat dalam tingkatan MSG dan kini di forum PIF. Tidak diberikannya visa untuk Sekretaris Jenderal ULMWP, Benny Wenda ke PNG untuk menghadiri pertemuan PIF diduga merupakan salah satu permainan Indonesia.

Sementara Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, mengakui, Di kancah internasional nama Indonesia sedikit tercoreng dengan masalah di Papua. Termasuk dugaan tak bertanggungjawab bahwa pemerintah menganaktirikan secara sengaja dan melakukan slow motion genoside di Papua.

"Sekarang banyak isu Papua yang sangat tidak bertanggungjawab. Banyak hal tidak benar yang disampaikan atau disebarluaskan. Kita sudah memiliki satu roadmap untuk melakukan kontak. Kita tampilkan fakta. Misalnya otonomi daerah, bagaimana otonomi daerah berjalan kemudian pembangunan yang dilakukan di sana," kata Retno Marsudi di Gedung DPR usai melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi I, Selasa 8 September 2015.

Rakyat sipil di Melanesia dan Pasifik secara umum telah mengambil persoalan Papua menjadi persoalan mereka. MSG telah menerima ULMWP menjadi observer. Itu sudah menjadi keberhasilan diplomasi bangsa Papua di tingkatan regional Melanesia dan kawasan Pasifik.

Benny wenda kirim surat kepada sekretaris jenderal, pemimpin dan orang-orang dari kepulauan pasifik forum.

Jakarta, Siep-Asso.News---Dear sekretaris jenderal dame meg taylor dan semua pemimpin dan orang-orang dari kepulauan pasifik, forum

Saya ingin menyapa anda dalam bahasa melanesian tradisional, wa wa wa.

Namaku benny wenda, saya adalah pemimpin kemerdekaan papuan barat dan spokesperson untuk amerika kebebasan untuk gerakan papua barat (ulmwp).

Aku menulis surat ini atas nama orang saya sebagai menangis ke dear sesama pulau pasifik saudara dan saudari. Selama waktu ini dari penderitaan besar di pasifik island, bangsa kita papuans barat adalah yang sepi mencari bantuan dan penyuluhan dari pulau pasifik keluarga.

Papua barat merupakan bagian integral dari pasifik, namun kami merasa kehilangan di bawah semakin parah pemerintah indonesia represi terhadap kami. Meskipun kita sudah dibagi dengan tanah perbatasan oleh kekuasaan kolonial, hanya ada samudra pasifik antara kami; tidak memisahkan kita tetapi uniting dan menghubungkan kami sebagai pasifik pulau orang untuk satu sama lain.

Kami papuans barat ada beberapa pendiri gereja anggota komisi kepulauan pasifik ketika papua barat pernah di jalan untuk kemerdekaan tetapi dalam 1969; pemerintah indonesia secara ilegal annexed papua barat untuk memperoleh sumber daya alam kami. Mereka ditolak kami fundamental kami kanan untuk self-tekad walaupun pbb berjanji kami sebuah referendum kemerdekaan untuk semua papuans barat. Bahkan hari ini, kita masih belum memiliki hak untuk kita sendiri-tekad terpenuhi dan karena kita adalah pulau pasifik dan bukan bahasa indonesia, indonesia wewenang memperlakukan kami sebagai subhuman.

Untuk lebih dari 50 tahun, kita telah hidup di bawah hukum indonesia sebuah pekerjaan yang telah mengakibatkan brutal kejahatan genosida dari pulau di pasifik yang lebih dari setengah juta melanesian papuans barat telah membunuh. Hanya minggu lalu, 2 west papuan pemuda yang sangat membunuh dan setidaknya 5 orang lain terluka parah oleh rampaging tentara indonesia di gereja. Kami tidak aman hidup di bawah pendudukan indonesia dan diperkirakan bahwa tidak akan ada lagi yang tersisa di pasifik pulau papua barat.

Itu sebabnya kita berdoa dan memanggil untuk dukungan dari pulau dear sesama pasifik untuk membantu kami dalam perjuangan kami putus asa untuk fundamental kanan untuk self-tekad. Tak banyak pasifik pulau di dunia ini, kita semua harus datang bersama-sama dan bekerja sebagai salah satu pasifik untuk melindungi keluarga pulau kami bangsa yang kita semua cinta jadi danguk.

Untuk alasan masih tidak diketahui, aku tiba-tiba dicegah dari perjalanan ke papua nugini untuk dengan anda semua bulan ini tapi saya ingin mengirim pesan yang walaupun saya tidak ada secara fisik dengan anda, semangatku akan selalu di pasifik dengan Dan orang-orang dengan anda semua sebagai keluarga besar kami pasifik.

Di pulau ini sangat anda sekarang, hanya melintasi perbatasan kolonial ini membuat saya orang yang saat ini menunjukkan mereka dalam ribuan; di kota-kota, di dalam hutan, di pulau dan di desa-desa untuk memanggil kita pulau pasifik pada keluarga dan pemimpin Kepulauan pasifik forum untuk tolong dukung kami dan tidak lupa kami lama penderitaan dan plight.

Kepercayaan saya selalu dengan anda, orang-orang melanesia, mikronesia dan polynesia dan saya tahu bahwa anda sebagai sesama pasifik pulau akan melakukan hal yang benar. Di pasifik, anda adalah suara anda dari orang-orang di papua barat yang tidak bebas untuk berbicara dan saya yakin bahwa anda juga akan membantu untuk mengirim pesan ke para pemimpin kita untuk harap tidak abaikan penderitaan dan kejahatan genosida dari saudara dan saudari anda.

Kami atas nama orang, amerika kebebasan untuk gerakan papua barat memanggil di pasifik pulau pemimpin untuk harap membentuk tingkat tinggi dari kepulauan pasifik delegasi untuk melakukan sebuah fakta mencari misi menyelidiki pelanggaran ham di papua barat; dan sangat Mendorong pbb untuk menunjuk pada utusan khusus hak asasi manusia untuk papua barat.

Kami memanggil di pasifik pulau pemimpin untuk selamat datang kepada kami kembali ke pasifik keluarga dan membantu kami untuk kami memiliki hak untuk fundamental self-tekad digenapi di terakhir, termasuk melalui membantu papua barat ' re-prasasti untuk pbb decolonization daftar. Pasifik sebagai pulau forum sekretaris jenderal dame meg taylor berkata bulan terakhir saat merujuk ke papua barat, " sub-panitia diakui forum adalah sejarah dan daerah peran dalam membantu mencapai wilayah self-tekad,"

Atas nama orang dari papua barat, saya akan hormat kami ingin berterima kasih kepada sekretaris dame meg taylor, spesialis sub-panitia regionalism pada semua orang dan mereka kuat untuk semua dukungan dan solidaritas pasifik untuk papua barat.

Saya juga ingin mengucapkan terima kasih dan commend the incredible dukungan dan benar goodwill sudah ditampilkan kepada kami oleh pasifik pulau pemimpin, pasifik, gereja konferensi piango, banyak individu maupun organisasi lain dan yang paling penting sesama pasifik pulau orang sendiri yang terus tampilkan Kami begitu banyak cinta, peduli, pasifik solidaritas dan dukungan. Satu hari, kami west papuans yakin bahwa kita semua akan bergabung dengan bekerjasama dalam kebebasan ini melintasi samudra pasifik dengan saudara dan saudari kita, dan sebagai satu pasifik keluarga.

Melanesia, mikronesia, polynesia; kita adalah satu keluarga pasifik dan untuk daerah kami sangat penting bagi kami untuk datang bersama-sama sebagai satu keluarga; untuk membantu satu sama lain dan kemajuan maju bersama-sama.

Bantu kami untuk mendukung penderitaan pasifik pulau orang dari papua barat; kita benar-benar yakin dan penuh iman yang baik kami pemimpin dari kepulauan pasifik forum akan melakukannya.

Atas nama orang dari papua barat, Terima kasih semua sangat banyak

"Salam hangat dan harapan"

Benny Wenda

West papuan pemimpin kemerdekaan

Spokesperson untuk amerika kebebasan untuk gerakan papua barat (ulmwp)

ORASI KNPB PUSAT 9 Sept. 2015

Jakarta, Siep-Asso.News---Rakyat West Papua yth

Perjuangan merebut kemerdekaan West Papua dari kolonialisme Indonesia merupakan keharusan kita untuk menyelamatkan tanah dan manusia dari ancaman kehancuran dan pemusnahan. Uang dan kehormatan dalam kekuasaan kolonial Indonesia hanyalah ilusi. Sebuah ilusi yang palsu dan bohong. Hanya pecundang yang akan lari dari kenyataan penindasan dan hidup dalam kepalsuan dan kebohongan. Hanya orang bodoh dan tolol yang akan tunduk dan percaya padaprogram ilusi kolonial Indonesia yang mencengkram hidup kita.
Propaganda kolonial Indonesia melalui koran, tv, radio, selebaran, dll. saat ini adalah suatu bentuk kegelisahan mereka terhadap perkembangan perjuangan Papua Merdeka yang terus mendunia. Oleh sebab itu, kita harus segera menjaukan diri kita, keluarga kita, kawan kita, dan sesama anak negeri Papua dari segala propaganda kotor dan program ilusi yang diberitakan oleh penguasa kolonial Indonesia. Karena mereka hanya bertujuan untuk mengalihkan perhatian perjuangan, dan membunuh jiwa pemberontakan kita terhadap penindasan.

Perdamaian dan kesejahteraan diatas tanah ini harus diperoleh dengan perjuangan kemerdekaan. Tanpa itu, damai dan sejahtera tidak akan pernah terwujud, dan hanya rekayasa yang bertentangan dengan kenyataan yang bertujuan melindungi dan menjamin program kolonial dan kapitalis diatas tanah ini. Perjuangan adalah jalan satu-satunya untuk menyelamatkan bangsa Papua. Sekali lagi, hanya perjuangan yang dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa Papua kedepan.

“Orang Papua mau jadi Gubernur k, Bupati k, TNI/Polri k, PNS k, titel muka belakang k, tetapi harus ingat, kita orang Papua ini ibarat bergaya di dalam penjara” Benny Giay

“PNG akan Bicara Soal Papua Barat di PIF. Pasifik harus bicara soal Papua dengan Indonesia dalam satu meja yang sama,” ujar Perdana Menteri PNG, Peter O’Neill. (Jubi/8/9/2015)

“Keputusan MSG menerima ULMWP sebagai observer adalah untuk kepentingan semua orang.ULMWP harus dibawa ke dalam proses perubahan bangsa Melanesia di Papua. Ini kesempatan untuk ULMWP. ULMWP harus menggunakan hak istimewa ini untuk bekerja sama dengan MSG membawa perubahan untuk rakyat Papua Barat,” kata PM Fiji, Veroqe Bainimarama

“Kita Harus Mengakhiri”

Victor Yeimo,
Ketua Umum KNPB

Komisi II DPR Dengan KPU Bawaslu Hasilkan Empat Kesimpulan

Jakarta, Siep-Asso.News---Rapat Dengan Pendapat (RDP) Komisi II DPR dengan KPU dan Bawaslu, di Jakarta, Senin (7/9) hasilkan empat kesimpulan rapat, yang di bacakan oleh Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman.

Kesimpulan Pertama, Komisi II DPR telah menerima pokok-pokok penjelasan KPU dan Bawaslu terkait Laporan Terakhir Tahapan Pilkada Serentak 2015, dalam penetapan calon di RDP 7 September 2015 ini.

“Komisi II DPR dapat memahami dengan catatan agar KPU melaksanakan tahapan secara konsisten berdasarkan Peraturan KPU yang telah dibuat KPU sendiri dengan Bawaslu dapat melakukan pengawasan Pilkada secara efektif dan akuntabel,”kata Rambe.

Kedua, berdasarkan penjelasan KPU tentang perincian pasangan calon yang memenuhi syarat sejumlah 789 pasangan calon. Calon dengan latar belakang pekerjaan yang harus mundur dari jabatan berdasarkan UU sejumlah 398 calon.

“Untuk itu Komisi II DPR meminta kepada KPU agar melengkapi data tersebut dengan segala proses yang sudah dilakukan KPU dan Bawaslu untuk selanjutnya disampaikan kepada Komisi II DPR,”jelas Rambe.

Selanjutnya ketiga, Komisi II DPR meminta KPU selaku penyelenggara Pilkada 2015 untuk dapat menyelesaikan tentang tahapan pencalonan, penetapan pasangan calon, identifikasi permasalahan-permasalahan dalam penetapan pasangan calon, pelaksanaan pasca penetapan pasangan calon, sengketa Pilkada 2015, daftar dan data pemilih, dan Sistem Aplikasi agar dapat diselesaikan sebaik-baiknya. “Komisi II DPR mengharapkan penyelesaian sengketa pilkada tidak diselesaikan diluar koridor hukum,”terangnya.

Dan keempat, Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu membuat surat edaran kepada jajarannya di semua tingkatan yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah agar KPU melakukan pencermatan ulang dan Bawaslu melakukan pengawasan ulang pelaksanaan verifikasi factual yang dilakukan KPU Provinsi, Kab/Kota baik terhadap calon perseorangan dan pemuktahiran data pemilih yang dianggap tidak di verifikasi sebagaimana peraturan PKPU tentang Verifikasi factual.

“Komisi II DPR akan meminta evaluasi verifikasi factual tersebut kepada KPU dan Bawaslu pada RDP berikutnya,”ujarnya.

Png warns papua barat aktivis

Oleh makereta komai, editor pacnews di port moresby, papua nugini

Port moresby, 07 september 2015 (pacnews) --- Sekretaris jenderal kepulauan pasifik forum sekretariat, dame meg taylor mengatakan masalah yang dari papua barat akan menjadi salah satu masalah contentious akan ditangani oleh kepulauan pasifik forum pemimpin ketika mereka bertemu di port moresby minggu ini.

Dan sudah, penyelenggara negara papua nugini telah menolak untuk entri barat akhlas papuan, benny wenda, merupakan indikasi kontroversi yang mengelilingi laporkan masalah dari 46 th konferensi tahunan pasifik pemimpin di port moresby.

Di fiji, sekretaris jenderal amerika kebebasan untuk gerakan papua barat, lebih octovanius adalah ' diam ' diminta untuk meninggalkan pertemuan dari kepulauan pasifik pengembangan forum (pidf).

Mengatasi wartawan di media workshop di port moresby pada hari jumat, luar negeri dan telekomunikasi menteri, kejuaraan penunggang kuda rimbink berkata papua nugini posisi jelas, " kami memiliki hubungan yang kuat dengan indonesia dan kami tidak akan melakukan apa-apa yang akan jeopardise atau panggilan ke pertanyaan yang Kedaulatan, integritas dan kompetensi yurisdiksi indonesia selama lima melanesian provinsi di indonesia."

Menteri hinted kejuaraan penunggang kuda yang siapa saja yang bukan anggota dari independen negara anggota tidak akan diizinkan untuk memasuki negara.

" tentu saja ada aturan dan peraturan forum pemimpin pada apa yang dapat dan tidak dapat melakukan tapi dari perspektif kita, siapa pun yang tidak independen anggota forum yang seharusnya tidak diizinkan untuk memasuki negara," Kata menteri kejuaraan penunggang kuda.

Memahami bahwa pacnews png telekomunikasi yang mencari papua barat lain aktivis memasuki negara untuk forum pemimpin rapat.

Senior masalah regional ahli bilang pacnews di port moresby yang menyedihkan barat papuan aktivis yang menjadi sasaran ketika salah satu dari lima prioritas masalah untuk pergi sebelum pemimpin minggu ini ada di papua barat.

" saya takut bahwa indonesia tampaknya meletakkan banyak tekanan di papua nugini sebagai penyelenggara negara," Kata ahli.

Lebih banyak octa, sekretaris jenderal amerika papua barat gerakan menolak entry ke kepulauan pasifik pengembangan forum pertemuan di suva minggu lalu. Dia mengerti untuk menjadi bagian dari pemerintah daerah delegasi untuk port moresby minggu ini.

Sekretaris jenderal dame meg taylor adalah melihat bahwa ' sulit masalah yang memerlukan frank dan berpotensi sulit diskusi oleh para pemimpin kita.'

" aku tidak tahu bagaimana pemimpin akan menangani masalah papua barat. Beberapa pemimpin bergairah tentang masalah ini, sementara orang lain bergairah tapi peduli dengan implikasi untuk negara mereka dan untuk wilayah," Dame meg mengatakan kepada wartawan hadir media workshop mengorganisir oleh kepulauan pasifik berita association (pina) dan kepulauan pasifik forum sekretariat (pifs) di port moresby minggu lalu.

Namun, satu hal yang jelas dari kiriman yang dibuat untuk spesialis di sub panitia regionalism adalah pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di papua barat adalah masalah regional yang perlu ditangani oleh forum pemimpin di level daerah.

" anda semua menonton apa yang terjadi di recent melanesia spearhead group (msg) pertemuan. Itu akan lebih compounded dengan 16 pemimpin membahas masalah ini dengan lensa mereka sendiri.

" sekretariat telah ditanyakan dulu, jika sudah nyaman dengan papuan barat masalah yang dibahas. Saya ingin mendorong anda semua untuk penelitian sejarah kepulauan pasifik forum. Hari awal, ada banyak masalah ekonomi tapi sebagai politik dari daerah berubah, masalah seperti nuklir, percobaan kemerdekaan kami untuk negara dan self-tekad menjadi kritis tenet dari kepulauan pasifik forum.

" aku kira aku salah satu dari orang-orang yang tongkat ke rumah tenets atau kiriman yang institusi dibangun di," Dame meg disorot, tanpa mincing dia kata-kata.

Memahami pacnews pemimpin akan diminta untuk catatan kekhawatiran dari pelanggaran hak asasi manusia di papuan provinsi di indonesia, indonesia recognising kedaulatan.

Mereka akan diminta untuk melanjutkan untuk terlibat indonesia melalui kemitraan ekonomi, sosial, budaya, program olahraga dan orang-orang yang mengambil.

Forum badan pejabat dokumen dari 19 agustus 2015 yang diperoleh oleh pacnews mengatakan, ' setiap misi yang diusulkan ke indonesia akan harus berdasarkan diskusi dengan dan undangan oleh indonesia.'

Selain itu, panggilan untuk memberi sanksi dan rujukan ke pbb decolonisation panitia yang dianggap sebagai tindakan yang tidak pantas.

Mengutuk dan menangani pelanggaran ham di papua barat adalah salah satu dari lima masalah prioritas dalam agenda dari forum pemimpin minggu ini.

15 kepulauan pasifik forum pemimpin dan fiji adalah menteri luar negeri akan hadiri siaran weeklong konferensi tahunan pasifik pemimpin.... (pacnews)