Jokowi Awasi Ketat Pembangunan di Daerah

Suara Siep-Asso Satu Hati---Pemerintah memasang target bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan paket kebijakan ekonomi satu hingga empat. Presiden Joko Widodo akan terus terjun ke lapangan untuk memastikan pemerintah daerah menjalankan paket kebijakan ekonomi.

"Kalau manajemen pengawasannya lemah bisa lepas dari target. Tapi kalau kami kan terus mengawasi. Itu kenapa kami ke lapangan terus, mengecek terus, supaya tahu kalau ada persoalan-persoalan segera diluruskan lagi," kata Presiden saat wawancara khusus dengan Media Indonesia, pekan lalu.

Pengawasan ketat juga bisa meminimalisir permainan kotor di sektor pangan. Menurutnya, operasi pasar membuat harga pangan stabil karena spekulan akan takut memainkan harga. "Contohnya saat harga beras bergerak naik, ada operasi pasar, siapa yang berani spekulasi?" ujar Presiden.

Dia juga menekankan, penegak hukum harus menindak siapa saja yang memainkan harga pangan. Aturannya sudah jelas, siapa pun yang menggangu pasokan pangan diproses hukum. "Kalau melanggar, gebuk saja," tegas Presiden.

Presiden merasakan mengawali pembangunan dengan terseok-seok. Tapi itulah memulai. Sekarang, menurut dia, roda pembangunan sudah berjalan sesuai rencana. Pemerintah tak ragu menargetkan serapan anggaran 93 persen hingga 94 persen.

"September atau Oktober biasanya serapan anggaran ngebut. Saya sudah hafal. Ini mau kami ubah. Tahun depan, November sudah harus lelang. Sehingga Januari sudah mulai. Begitu diketok dewan, langsung tender. Kontraknya pada 2 Januari sudah tanda tangan," katanya.

Eksistensi Kedaulatan Maritim

Jokowi menunjukkan ketegasannya terhadap kapal asing yang mencuri ikan sejak awal memegang kekuasaan. Di era-era sebelumnya, kapal asing mondar-mandir di laut Indonesia tanpa izin. Presiden mencatat setidaknya ada tujuh ribu kapal ilegal masuk Indonesia.

"Kalau sekarang coba dilihat, apa ada yang seperti itu lagi yang coba-coba? Ini dalam rangka apa sih? Dalam rangka kedaulatan maritim kita."

Presiden melalui Kementerian Keluatan dan Perikanan memerintahkan TNI dan Polri menenggelamkan kapal asing ilegal. Menteri KKP Susi Pudjiastuti menyampaikan, setahun terakhir pemerintah sudah meneggelamkan 91 kapal asing karena menangkap ikan di Indonesia.

Presiden melanjutkan, pemerintah membangun pelabuhan besar di Kuala Tanjung, Surabaya, Makassar, dan Sorong. Rata-rata pembangunan selesai pada 2018. Ia mengatakan, adanya pelabuhan besar di setiap daerah membuat distribusi lebih mudah karena antarpulau terhubung.

Ketika distribusi mudah, Presiden berharap, perbedaan harga barang di sebuah daerah dengan daerah lainnya tidak terlalu tinggi. Pemerintah juga akan membangun jalur kereta api di Sulawesi dan Papua. Pembangunan jalan Tol Trans Sumatera sudah dimulai. Targetnya proyek ini bisa menjangkau Palembang, Lampung, hingga Aceh.

"Tapi sekali lagi itu perlu waktu," kata Presiden.

Dia menilai, implementasi konsep pembangunan mulai berjalan sesuai rencana. Pembangunan infrastruktur memprioritaskan daerah perbatasan seperti di NTT dan Kalimantan. Pemerintah akan membangun kantor pemerintahan dan fasilitas umum lebih baik di wilayah pemerintahan.

"Kami memang harus membangun dari perbatasan, dari pinggiran, baik untuk ekonomi maupun untuk sebuah kebanggaan sebagai bangsa yang besar," kata Presiden.

Mantan Direktur Pertamina Divonis 5 Tahun Penjara

Suara Siep-Asso Satu Hati---Mantan Direktur Pengolahan PT Pertamina (Persero) Suroso Atmo Martoyo divonis lima tahun penjara denda Rp200 juta subsider enam bulan kurungan. Suroso ditemukan terbukti menerima uang sebesar USD190 ribu dari Direktur PT Soegih Interjaya (SI), Willy Sebastian Lim.

"Menyatakan terdakwa Suroso Atmomartoyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua," kata Ketua Majelis Hakim Casmaya di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (19/10/2015) malam.

Hakim menilai Suroso terbukti menyetujui pembelian TEL oleh PT Pertamina kepada Octel Innospec melalui agen tunggal TEL di Indonesia, PT SI sejumlah total 450 metrik ton dengan perubahan harga sebesar USD11,000 per metrik ton.

Suroso menyetujui asal ada pemberian fee sebesar USD500 per metrik ton. Pihak Innospec, yakni David P. Turner selaku sales and marketing Director of The Associated Octel Company Limited , Paul Jennings, dan Dennis J. Kerisson selaku CEO of Octel, Miltos Papachristos selaku Regional Sales Director for Octel menyetujui dan lantas memberikan duit sejumlah USD190 ribu melalui Willy dan Muhammad Syakir, Direktur PT SI.

Dia juga mendapat fasilitas meninap di Hotel Radisson Edwardian May Fair London sejumlah 899,16 Poundsterling agar terdakwa tetap melakukan pembelian TEL pada akhir 2004 dan 2005 melalui PT Soegih Interjaya.

Suroso terbukti melanggar Pasal 12 huruf b UU No 31 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

Dalam sidang putusan ini, dua hakim melakukan dissenting opinion, kedua hakim yakni Alexander Marwata dan Hakim Sofialdi menginginkan Suroso dibebaskan. Sedang tiga hakim lainnya menyatakan Suroso terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan korupsi.

Suroso diberatkan lantaran telah memperburuk citra Indonesia di mata internasional. Sementara diringankan lantaran pengabdiannya terhadap PT Pertamina (Persero), masih memiliki tanggungan keluarga dan belum menikmati hasil korupsi yang masih tersimpan di Bank UOB Singapura.

Wakil Ketua DPR RI memimpin Delegasi DPR RI menghadiri sidang 133rd Inter-Parliamentary Union (IPU)/Sidang Parlemen Dunia di Jenewa, Swiss, 17-21 Oktober 2015.

Suara Siep-Asso Itu Kita---Sabtu, 17 Oktober 2015, Delegasi DPR RI terlebih dahulu mengikuti sidang ASEAN + 3 Meeting. Sedangkan pada Minggu, 18 Oktober 2015, Delegasi DPR RI mengikuti Governing Council dan berbagai agenda di Komite IPU.

Sidang IPU membicarakan berbagai agenda, satu diantaranya isu mengenai pengungsi dan migrasi tenaga kerja.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai bahwa, pengungsi maupun pencari perlindungan merupakan masalah bersama. Tanpa bermaksud mencampuri urusan dalam negeri negara asal pengungsi, namun Parlemen Dunia harus ikut memikirkan penanganan arus pengungsi yang semakin besar.

Indonesia telah menunjukan komitmennya. Bisa dilihat bagaimana Indonesia menerima dan memperlakukan dengan baik para pengungsi dari Rohingya.

Untuk itu, DPR RI mendorong negara di dunia agar menghapuskan pandangan negatif terhadap pengungsi.

Dalam hal migrasi tenaga kerja, saya menilai perlu adanya kerjasama dan dialog antara negara pengirim dan negara penerima agar dapat memaksimalkan keuntungan yang diperoleh, terutama meningkatkan pembangunan tidak saja di negara asal tetapi juga di negara penerima.

DPR RI akan memainkan peran penting dalam pemajuan kebijakan migrasi yang fair dan efektif, sehingga dapat menghasilkan migrasi yang positif dan bisa menyikapi tantangan yang dihadapi negara penerima maupun negara asal, serta tantangan yang dihadapi migran itu sendiri.

Kita juga mendorong adanya mekanisme kerja sama internasional untuk memberikan informasi pasar kerja yang mudah diakses, transparan, dan adil, serta saling menguntungkan antar negara.