Jokowi Siap Potong Leher Kalau Papua Tak Juara, Sekarang PERSIPURA Diskors Sanksi FIFA

Jakarta,Siep-Asso.News---Harapan Persipura Jayapura untuk melanjutkan kiprah mereka di Piala AFC 2015 pupus sudah. Itu setelah, FIFA menjatuhkan sanksi suspensi terhadap Indonesia, Sabtu (30/5) kemarin. FIFA jatuhkan sanksi karena pemerintah ikut campur dan bahkan membekukan PSSI, hal yang 'haram' dalam hukum FIFA.

Salah satu imbas dari sanksi FIFA itu adalah seluruh klub asal Indonesia tidak bisa ikut kompetisi di bawah FIFA dan AFC. Seperti diketahui, Persipura sendiri saat ini sudah berada di babak 16 besar. Pada babak itu, tim Mutiara Hitam dijadwalkan bentrok dengan klub Malaysia, Pahang FA.

Mengingat, setelah adanya keputusan sanksi tersebut, Persipura otomatis kehilangan haknya untuk berlaga di Piala AFC 2015. Dan Pahang langsung lolos ke babak perempat-final tanpa harus bertanding.

"Semoga semua punggawa Mutiara Hitam diberikan kesabaran melewati semua ini. Kalian keluar dari turnamen tanpa kalah dari siapapun. #pride," tambahnya. Padahal dulu saat kampanye Pilpres, Jokowi menjanjikan kemajuan untuk sepakbola Papua. Bahkan Jokowi menyatakan siap potong leher kalau sepakbola Papua tidak juara.

"Kalau tidak juara, saya berani di (gaya potong leher). Nanti saya urus setelah saya jadi presiden," tutur Jokowi dalam kampanye terbukanya di GOR Waringin, Jayapura, Papua, Kamis (5/6/2014), seperti dilansir Tribunnews.

"Ada Titus Bonay, Eli Aiboy, Boas Solossa. Kita konsentrasikan sepak bola di Papua," ujar Jokowi di hadapan ratusan masyarakat Papua saat itu. Nah, sekarang jangankan juara, PERSIPURA malah harus tersingkir dari Piala AFC 2015 akibat sanksi FIFA gara-gara pemerintahan Jokowi campur tangan dan membekukan PSSI.

BERANI POTONG LEHER, PAK JOKOWI???

Jadwal Pertemuan Para Pemimpin Negara-Negara PIF Ke-46 Tahun 2015

Jakarta, Siep-Asso.News---Kegiatan Pertemuan atau KTT Para Pemimpin Negara-negara Kepulauan Pasifik yang ke-46 akan dilaksanakan pada tanggal 7 – 11 september 2015 akan dilaksanakan di Port Moresby ibu kota negara Papua New Guinea (PNG).

Untuk persiapan dalam pertemuan itu, sebelumnya dilakukan pertemuan internal antara rapat komite pejabat, para dewan pengatur PIF, sudah bertemu di Suva pada tanggal 12-13 agustus 2015. Suva sebagai markas sekertariat PIF.

Pertemuan PIF dilakukan pada setiap tahun, untuk mengembangkan respon kolektif tentang isu-isu regional di kawasan pasifik. Maka, dalam kegiatan itu, thema kegiatan yang ditetapkan adalah “Isu Perubahan Iklim, Tata Kelola Pemerintahan di kawasan Kepulauan Pasifik.

Organisasi PIF merupakan sebuah organisasi regional kawasan pasifik yang sering disebut kawasan Oseania, yang terdiri dari : Melanesia, Mikronesia dan Polinesia.

Berikut ini adalah jadwal kegiatan KTT PIF Ke-46 :

Senin, 7 september 2015 :  Pertemuan Para Pemimpin Negara Pulau-Pulau Kecil

Selasa, 8 september 2015 : Pertemuan Para Pemimpin Pasifik ACP, dan Pembukaan Resmi KTT PIF Ke-46

Rabu, 9 September 2015 : Sidang Paripurna KTT PIF KE-46

Kamis, 10 September 2015 : Retreat Para Pemimpin PIF

Jumat, 11 September 2015 : Sidang Paripurna Mitra Dialog Post-Forum Ke-27, dan Penutup.

Silakan Kunjungi website resmi PIF : http://www.forumsec.org/

Amien Rais: Ribuan Bule di Papua Membahayakan Indonesia!

Jakarta, Siep-Asso.News---Pendiri Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais terang-terangan menuding Amerika Serikat berada di balik pelambatan ekonomi Indonesia.

Menurut Amien, Indonesia dan Malaysia menjadi target negara jajahan Amerika, setelah negara adidaya itu berhasil merontokkan negara-negara di Timur Tengah.

“Saya melihat, tengil-tengil Amerika itu punya pengalaman sejak dulu. Kalau ada bangsa ekonominya rontok, maka begitu digoyang, mudah sekali. Kira-kira setelah Timur Tengah, target berikutnya Malaysia dan Indonesia,” kata Amien Rais di Semarang, Jawa Tengah

Ribuan bule dari Eropa dan Amerika di Papua. Mereka sedang apa? Mereka sedang melakukan hal-hal membahayakan Indonesia,” cetus Amien

Menurut Amien, Amerika menjajah banyak negara lewat kekuatan korporasi yang sudah mendunia. Korporasi ini menguasai segala macam bisnis seperti tambang, minyak bumi, dan lain-lain.

Amien Rais menyatakan imperialisme korporasi bisa kokoh dan tangguh karena kerjasama dengan enam elemen. Elemen pertama, kata Amien, kerjasama korporasi itu sendiri. “Kadang-kadang income growth rich-nya melebihi rata-rata pendapatan beberapa negara di Afrika,” tegas Amien.

Kedua, Amien melanjutkan, kekuatan ekonomi ditopang kekuatan perbankan. “Bank me-manage urat nadi ekonomi setiap korporasi. World Bank, IMF itu kongkalikong dengan korporasi,” tambahnya

Ketiga, kata Amien, kerjasama dengan Pentagon. Menurut Amien, apabila korporasi hendak menghajar suatu negara, biasanya dimulai dengan langkah persuatif.

“Kalau tidak bisa, baru diancam. Diancam membangkang, dijajah seperti di Afganistan dan Irak. Ada ribuan bule dari Eropa dan Amerika di Papua. Mereka sedang apa? Mereka sedang melakukan hal-hal membahayakan Indonesia,” cetus Amien.

Ke empat, ujar Amien, kerjasama dengan media massa. Amien menyatakan CNN, BBC, dan media barat lain merupakan bagian dari korporasi. “CNN, BBC semua bergerak untuk kepentingan korporat,” tegas Amien lagi.

Ke lima, kata Amien, kerjasama dengan intelektual bayaran. Menurut Amien, Universitas Chicago, Universitas Harvard, dan universitas-universitas lain di Amerika bertujuan mencetak akademisi-akademisi yang membenarkan kapitalismde dan imperialisme.

“Chicago, Harvard itu memproduksi profesor-profesor botak yang membenarkan kapitalisme itulah masa depan,” sambungnya.

Terakhir, tegas Amien, kelima elemen korporasi ini tidak akan melakukan imperialisme terhadap sebuah negara apabila tidak direstui elite-elite nasionalnya.

“Kalau elite nasionalnya palang pintu tidak sembarangan bisa masuk, maka mereka tidak bisa memaksa. Iblis hanya bisa menggoda, tidak bisa memaksa,” ungkap Amien bertamsil. seperti diberitakan oleh: [okezone.com]

Pidato Ketua DPR RI Pada Rapat Paripurna DPR RI Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-70 DPR RI dan Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2014–2015. Jumat, 28 Agustus 2015.

Jakarta, Siep-Asso.News---Pidato Ketua DPR RI Pada Rapat Paripurna DPR RI Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-70 DPR RI dan Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2014–2015. Jumat, 28 Agustus 2015. Assalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakatuh, Salam Sejahtera bagi kita semua. 

Yang kami hormati,

•Saudara Ketua dan Wakil-wakil Ketua MPR RI,

•Saudara Ketua, Wakil-wakil Ketua, dan Anggota DPD RI,

•Saudara Wakil-wakil Ketua dan Anggota DPR RI,

•Bapak Akbar Tanjung Ketua DPR RI Periode 1999-2004

•Bapak Agung Laksono Wakil Ketua DPR RI Periode 2004-2009

•Sekretaris Jenderal MPR, DPR, dan DPD RI beserta jajarannya,

•Para Mantan Sekretaris Jenderal DPR,

•Para Undangan dan hadirin yang kami muliakan.

Alhamdulillahirobbil’alamin, puji dan syukur kita persembahkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada siang hari ini kita dapat hadir pada Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-70 DPR RI dan penyampaian Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2014–2015.

Penyampaian laporan kinerja ini merupakan tugas Pimpinan DPR seperti telah diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Tata Tertib DPR juga mengatur bahwa laporan kinerja ini disampaikan dalam rapat paripurna DPR yang khusus diadakan untuk itu.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Pada tanggal 29 Agustus 2015, DPR dan MPR merayakan ulang tahun yang sama, tepat berulang tahun ke-70. Untuk itu, saya ingin mengajak Anggota DPR dan para hadirin sekalian untuk sejenak mengingat kembali sejarah perjalanan Parlemen RI sejak kelahirannya di tahun 1945.

Masa awal kemerdekaan di tahun 1945-1950 dengan KNIP menjadi awal pembentukan DPR. DPR Republik Indonesia Serikat dalam waktu kurang dari satu tahun, yaitu 15 Februari 1950 sampai dengan 16 Agusuts 1950 menjadi DPR Periode Kedua. Dilanjutkan dengan DPR Sementara, DPR hasil Pemilu Pertama, serta DPR setelah Dekrit Presiden di tahun 1959. Kemudian kita memiliki DPR GR masa bakti 26 Juni 1960 – 15 November 1965, dan DPR GR minus Partai Komunis Indonesia (PKI) masa bakti 1965–1966.

Seiring dengan perubahan pemerintahan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto, terbentuk DPR GR Orde Baru yang menjadi DPR Periode Kedelapan dalam perjalanan sejarah DPR. Di masa pemerintahan Orde Baru dari tahun 1971 sampai tahun 1997, dihasilkan DPR periode sebagai berikut: DPR hasil Pemilu 1971; DPR hasil Pemilu 1977; DPR hasil Pemilu 1982; DPR hasil Pemilu 1987; DPR hasil Pemilu 1992; sampai DPR hasil Pemilu 1997.

Era reformasi yang diawali dengan peristiwa penggantian Presiden pada tahun 1998, melahirkan era keterbukaan yang dikehendaki rakyat seperti tercermin dari hasil pemilu legislatif tahun 1999. Sejak saat itu, pemilu legislatif menghasilkan DPR Periode 1999–2004; DPR Periode 2004–2009; DPR Periode 2009–2014; dan DPR Periode 2014–2019.

DPR RI Periode 2014-2019 adalah DPR yang ke-18. Dalam periode yang kita jalani saat ini, proses demokratisasi makin berkembang. Keterbukaan dan kebebasan berpendapat memungkinkan masyarakat menyampaikan kritik secara terbuka. Akses informasi mengenai parlemen semakin luas sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada satu hari pun tanpa pemberitaan mengenai DPR, baik berita positif maupun negatif.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Sudah satu Tahun Sidang, DPR RI Periode 2014–2019 menjalankan tugas dan fungsinya. Untuk selanjutnya, setiap akhir Tahun Sidang DPR RI akan menyampaikan laporan kinerja tahunannya. Pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-70 DPR RI kali ini, DPR akan menyampaikan Laporan Kinerja Tahun Pertama, yang berisikan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu Tahun Sidang 2014-2015, yakni sejak dilantik tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan 13 Agustus 2015.

Pada awal pelaksanaan tugasnya, DPR membentuk fraksi-fraksi dan alat kelengkapan dewan. Meskipun terdapat perdebatan yang cukup alot pada awal pembentukannya, namun pada tahap selanjutnya diperoleh kesepakatan yang saling menghargai satu sama lain, sehingga kepemimpinan di seluruh alat kelengkapan Dewan dapat diakomodasi.

Tidak mudah bagi DPR baru menyambung jembatan pengertian akibat munculnya dua blok aspirasi hasil dari pemilihan presiden secara langsung dan terbelah sejak awal. Tetapi dengan kedewasaan bersama, akhirnya kita semua dapat mengelola transisi yang luar biasa, bersatu, dan bersama membangun demokrasi dalam sinergi dan kekompakan.

Tahap berikutnya yang dilakukan DPR adalah menyiapkan berbagai program yang terkait dengan tugas dan fungsinya. Tugas dan fungsi DPR adalah kelanjutan dari pelaksanaan tugas 70 tahun yang telah berjalan dan pasca-amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahu 1945. DPR telah diperkuat oleh konstitusi sejalan dengan penguatan sistem checks and balances dan prinsip demokrasi kita.

Sebelum Amandemen, peran DPR tunduk pada prinsip “concentration of power upon the president”. Pasca-Amandemen, DPR diperkuat sehingga trias politica menjadi lebih seimbang. Ini semua tentunya akan mengharuskan perubahan mendasar. Guna menyongsong perubahan tersebut, setelah 70 tahun, DPR mencanangkan modernisasi agar lebih adaptif, profesional, dan tumbuh.

Sidang Dewan yang Terhormat,

DPR diberi amanat sebagai kuasa pembuat undang-undang sesuai Pasal 20 UUD 1945. Tetapi, kita juga tahu bahwa peran presiden dalam pembuatan undang-undang masih dominan.

Oleh karena itu, perlu diingatkan kembali bahwa penyelesaian pembahasan RUU tidak semata-mata menjadi tanggung jawab DPR saja atau pemerintah saja. Harus ada komitmen di antara kedua lembaga tersebut dalam penyelesaian pembahasan RUU. DPR periode ini tetap berkomitmen bahwa jika pemerintah solid dalam legislasi, DPR pun dapat mempercepat program legislasi nasional.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Sesuai konstitusi, kewenangan DPR adalah untuk menetapkan atau menyetujui anggaran negara. Pada tahun sidang 2014–2015, DPR telah melakukan fungsi anggaran antara lain pembahasan dan persetujuan terhadap RUU APBN Perubahan Tahun Anggaran 2015, pembahasan dan persetujuan mengenai pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2016, serta membahas Laporan Semester I (satu) dan Prognosis Semester II (dua) Tahun Anggaran 2015. DPR juga telah berhasil mempermudah perubahan nomenklatur kementerian dan lembaga yang bertujuan untuk mempercepat penyerapan APBN Tahun Anggaran 2015.

Dalam era keterbukaan, tentu masyarakat lebih ingin tahu kinerja dari wakil rakyat pilihannya di DPR. Transparansi, kemudahan dan kecepatan untuk mendapat informasi sangat diinginkan oleh masyarakat. Untuk memenuhi harapan masyarakat tersebut, melalui Badan Anggaran, Dewan berupaya melakukan perbaikan dengan membuat rapat-rapat di Badan Anggaran bersifat terbuka, sehingga memudahkan masyarakat untuk memantau kinerja Dewan dalam memperjuangkan aspirasi mereka. Dan kesepakatan hasil rapat di Badan Anggaran tersebut, saat ini sudah dapat diakses melalui website Dewan (www.dpr.go.id).

Sidang Dewan yang Terhormat,

Adapun pelaksanaan fungsi pengawasan dilakukan DPR melalui rapat-rapat, selain juga kunjungan kerja, pembentukan Tim dan Panja, pemberian pertimbangan dan persetujuan atas usulan pengangkatan pejabat publik.

Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPR RI sesuai konstitusi juga dilakukan melalui keterlibatan DPR dalam proses pengangkatan pejabat publik, yang dilakukan dengan mengedepankan kompetensi profesionalisme para calon yang diusulkan, selain juga pertimbangan politis dengan mengacu pada aspirasi yang berkembang. Proses seleksi dilakukan dengan mengedepankan prinsip keterbukaan dengan mengumumkan nama-nama calon pejabat publik melalui media massa untuk memperoleh tanggapan publik.

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan ini, DPR merasakan bahwa tindak lanjut dari kegiatan pengawasan belum memberikan hasil yang maksimal. Untuk itu perlu ditetapkan kerangka kerja yang jelas sebagai tindak lanjut hasil kegiatan pengawasan. Dengan perbaikan-perbaikan ini diharapkan pelaksanaan pengawasan dapat memberikan hasil yang optimal bagi peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Karena DPR adalah lembaga pengawasan tertinggi dan dipilih oleh rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Sekarang, DPR juga memiliki peran diplomasi untuk mendukung politik luar negeri pemerintah yang dilakukan melalui aktivitas diplomasi parlemen. Hal ini tidak lain sebagai kelanjutan dari prinsip parliamentary diplomacy yang telah lama kita anut melalui konvensi IPU atau Interparliamentary Union.

Dalam kerangka bilateral, pada Tahun Sidang 2014–2015, DPR telah melakukan pertemuan dengan sejumlah duta besar dan tamu parlemen negara sahabat yang berkunjung ke DPR. 

Diplomasi parlemen yang bersifat bilateral juga dilakukan oleh DPR melalui kunjungan ke parlemen negara-negara sahabat. Untuk kepentingan diplomasi parlemen yang bersifat bilateral, BKSAP DPR RI telah memperbaharui dan membentuk Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI dengan Parlemen negara-negara sahabat.

Kegiatan diplomasi parlemen sudah tentu juga dilakukan DPR melalui forum-forum antarparlemen, baik regional maupun internasional, seperti AIPA, APA, APPF, PUIC, dan IPU. DPR juga telah menjadi tuan rumah pertemuan Parliamentary Event on Millennium Development Goals Acceleration pada bulan November 2014, dan Konferensi Parlemen dalam rangka Peringatan ke-60 Tahun Konferensi Asia-Afrika pada bulan April 2015.

Sidang Dewan yang Terhormat, 

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang MD3 juga telah dinyatakan bahwa pelaksanaan fungsi-fungsi DPR dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. Untuk mengimplementasikan tugas yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan di atas, maka DPR RI membentuk Tim Mekanisme Penyampaian Hak Mengusulkan dan Memperjuangkan Program Pembangunan Daerah Pemilihan. Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan atau UP2DP merupakan Hak Anggota DPR sesuai dengan Undang-Undang tentang MD3.

Dalam studi di banyak negara, pembangunan melalui dana aspirasi disimpulkan lebih banyak menganut prinsip kemanfaatan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas. Itulah dasar DPR mengajukan dana aspirasi ini kepada Pemerintahan Jokowi–JK. Perlu digarisbawahi sebagai bagian dari kinerja DPR bahwa DPR perlu mendorong model pembiayaan pembangunan yang lebih aspiratif. Hal ini tampak dari meningkatnya transfer dana ke daerah dan transfer dana ke desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sidang Dewan yang Terhormat,

DPR tetap berkomitmen meningkatkan kecepatan dalam memberikan tanggapan atas surat pengaduan dan aspirasi masyarakat yang telah disampaikan. Aspirasi dan pengaduan masyarakat dapat disampaikan ke DPR melalui tiga cara, yaitu secara online dan pesan singkat atau SMS, melalui surat, atau datang langsung ke DPR. Salah satu bentuk komitmen DPR dalam hal ini adalah dengan meresmikan Ruang Layanan Terpadu Pengaduan Masyarakat pada pertengahan Juni 2015. Keberadaan layanan ini diharapkan dapat mendukung rencana DPR untuk mewujudkan parlemen modern.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPR dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal DPR yang terus menunjukkan konsistensi dan peningkatan serta perbaikan kinerja dari waktu ke waktu yang membanggakan. Di bidang penataan dan penguatan organisasi telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Tindak lanjut dari Perpres tersebut adalah adanya pemilahan dukungan kesekretariatan yang bersifat teknis administratif dan dukungan badan yang bersifat fungsional keahlian.

Kita juga berterima kasih kepada Presiden karena dalam pidato di depan Sidang MPR 14 Agustus 2015 lalu, Presiden telah mengapresiasi kinerja DPR menuju kepada parlemen yang modern.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Makna 70 tahun bagi DPR adalah jatuh bangun menuju sistem parlemen yang demokratis. Sukses DPR dalam perjalanan selama 17 tahun yang lalu sejak era reformasi adalah langkah awal penguatan demokrasi. Maka 17 tahun masa uji demokrasi harus terus terjaga. Jangan sampai kemunduran demokrasi yang terjadi di masa lalu terulang kembali. Dan kita meyakini bahwa sejarah itu tidak akan muncul kembali jika DPR sebagai tulang punggung demokrasi dijaga dan ditumbuhkan serta dikuatkan kapasitas dan fungsinya, sehingga aspirasi rakyat Indonesia memiliki kanalisasi secara permanen.

Keyakinan inilah yang meneguhkan pendirian pimpinan DPR untuk melanjutkan upaya pengembangan dan penguatan DPR sebagai kekuatan utama dalam kamar legislatif kita. Semoga kita semua memiliki keyakinan yang sama dan dapat melangkah ke depan dengan lebih mantap.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Demikian pidato Peringatan Hari Ulang Tahun ke-70 DPR RI dan Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2014–2015. Bersama ini, kami juga menyertakan Ringkasan Laporan Kinerja DPR Tahun Sidang 2014-2015 dan Buku Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2014-2015.

Setelah ini kita akan menyaksikan bersama tayangan video 70 Tahun DPR RI menuju DPR Modern. Atas nama Pimpinan DPR, kami menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang erat selama hampir satu tahun ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan dan petunjuk kepada kita sekalian. Amin.

Dirgahayu Republik Indonesia

Dirgahayu DPR RI

Wassalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Jakarta, 28 Agustus 2015

Ketua

Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia

Drs. SETYA NOVANTO, Ak.

IKATAN PELAJAR MAHASISWA YAHUKIMO (IPMY) KOORDINATOR WILAYAH (KORWIL) SE- JABODETABEK DAN BANDUNG

Condet,Jaktim.Siep-Asso.News---Ikatan Pelajar Mahasiswa Yahukimo (IPMY) Kordinator Wilayah (KORWIL) Se – Jabobodetabek dan Bandung, merupakan sebuah wadah kemahasiswaan yang berkedudukan di Jakarta, Organisasi ini didirikan Oleh Alumni Mahasiswa yahukimo yang berstudi di kota studi Se– Jabobodetabek dan Bandung.    

Keberadaan wadah ini bertujuan untuk mengkoordinir, membina, dan mengawasi seluruh mahasiswa/i asal kabupaten Yahukimo yang tersebar di seluruh wilayah se-Jabodetabek, agar melalui wadah ini dapat meningkatkan rasa kebersamaan dan keakraban diantara sesama mahasiswa/i yahukimo dan non yahukimo.

 Selain itu, juga Korwil IPMY berperan sebagai wadah penyalur aspirasi mahasiswa kepada Pemerintah Daerah kabupaten Yahukimo serta pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Seiring berjalnya waktu dan berdasarkan informasi yang kami peroleh dari senior dan Alumni Mahasiswa yahukimo  yang  pernah menjadi  pelopor organisasi kemahasiswaan IPMY menjelaskan tentang perjalanan mengenai IPMY.

Ikatan Pelajar MahasiswaYahukimo dulunya  dengan Nama Pelajar Mahasiswa Yahukimo disingkat menjadi (PMY), namun dengan berbagai inspirasi dari mahasiswa yahukimo untuk meroba nama IPM, pun telah dilakukan  dalam musyawarah Besar (MUBES) Se- Jabodetabek yang berlangsung selama 2 hari Yaitu pada tanggal 3 – 4 Desember 2011 di Condet, Jakarta Timur,

Dalam Musyawarah besar (MUBES) Mahasiswa Yahukimo Se- Jabodetabek membuat sebuah aturan kemahasiswaan yaitu Anggaran Dasar(AD), Anggaran RumahTangga (ART)  dan perubahan nama Ikatan yang awalnya Pelajar Mahasiswa Yahukimo (PMY) diroba menjadi IkatanPelajar Mahasiswa Yahukimo disingkat (IPMY) Korwil Jakarata.

Dan hari ini jumat, 28 Agustus 2015. Mengadakan penerimaan mahasiswa/I baru (MABA) Tahun ajaran 2015  dengan Thema: MENJADI PEMIMPIN  YANG  SIAP MENGHADAPI  TANTANGAN  GLOBAL  UNTUK MASA  DEPAN  YAHUKIMO” ini sebanyak 9 orang diantara itu, dua orang wanita dan 7 orang pria.

Acarapun berlangsung sangat meriah dan, diikuti oleh semua Anggota IPMY dan juga para tamu undangan dari korwil tetangga, dalam kegiatan tersebut diisi dengan materi ini disampaikan oleh:

a.      Bapak Sael Amohoso S.pd,K.

b.      Kaka Otniel Sobolim S.IP.

Setelah usai materi dilanjutkan dengan Game dan, ditutup dengan Ibadah sebagai ucapan syukur” dan juga sekaligus dengan dilantik menjadi Anggota yang sah dalam organisasi IPMY ini.

Editor: Noky Siep.

Ada Ribuan Amunisi Ilegal di Kargo Bandara Soekarno-Hatta Diduga Pesanan Separatis Papua

Jakarta,Siep-Asso.News---Aparat Polda Metro Jaya bekerjasama dengan Kodam Jaya dan Mabes Polri menyelidiki penemuan 2.952 butir peluru di CSC Garuda Indonesia Cargo Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten, Senin (24/8/2015).

Amunisi tanpa dokumen resmi tersebut rencananya akan dikirim ke Jayapura, Papua. Amunisi diduga dipesan oleh timsus separatis di bumi Cendrawasih tersebut.

“Kami melakukan penelusuran. Dir Intelkam Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Asisten Intel Kodam Jaya dan Mabes Polri,” tutur Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Mohammad Iqbal kepada wartawan, Selasa (25/8/2015).

Amunisi dengan total 2.952 butir berbagai ukuran itu untuk beberapa jenis senjata api. Seperti Kaliber 38 SP sebanyak 575 butir, Kaliber 7.62 x 51mm sebanyak 1000 butir, Kaliber 9 x 19 mm : 500 butir, Kaliber 5.56 x 45 mm sebanyak 877 butir.

Amunisi itu rencananya dikirim ke Jayapura, Papua, menggunakan Pesawat GA 656 pada Senin pukul 23.30 WIB. Pihak kepolisian masih menyelidiki siapa yang mengirim dan untuk apa amunisi itu. Sampai saat ini amunisi diamankan di ruang Satuan Intelkam Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Ada beberapa oknum aparat yang sudah diklarifikasi.

Sementara itu Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes M Iqbal yang dikonfirmasi  membenarkan peristiwa ini.

“Memang benar ada kejadian itu dan sedang kita selidiki,” tegas Iqbal. seperti di kabarkan:[detik.com dan tribunNews.com]

Kampus Uspsa Laucala Wakil Presiden Mr. Andrew Puga Semeli, Memanggil Di Tuvalu Pemerintah Dan Pemimpin Pasifik Untuk Mendukung Bergerak Independen Utusan PBB Khusus Melakukan Fakta Mencari Misi Di Papua Barat" Atas Pelanggaran HAM.

Jakarta, Siep-Asso.News---Mr semeli mengatakan itu sulit dan bukan sebuah perjalanan mudah bagi rakyat papua barat dan mereka memandang kami (pasifik negara & un) sebagai rescuer, samaria yang baik.

" karena itu silakan hubungi saya untuk semua pemimpin harap wp tanah darah, air mata dan sakit perlu tangan untuk membantu anda mana ihramnya orang luka mereka... Hati seperti anda untuk menampung air mata mereka................. 

Lukas 10:25-37.. Orang Samaria yang murah hati

10:25 Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya: "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?  " 

10:26 Jawab Yesus kepadanya: "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kaubaca di sana?" 

10:27 Jawab orang itu: "Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. "new international version (niv)

Lebih mendukung papua barat dari pemerintah vanuatu dengan panggilan untuk pemerintah fijiname untuk mendukung juga.

Jakarta,Siep-Asso.News---Vanuatu adalah presiden baldwin lonsdale mengatakan itu adalah negara bagian berharap bahwa vanuatuname fiji dan pada akhirnya akan bersatu untuk mengatasi masalah ini dari papua barat.

Buku harian vanuatuname mengirim laporan mr lonsdale membuat komentar sebagai dia menyambut fijiname ' s yang tinggi untuk komisaris vanuatuname, esala teleni.

Dia mengatakan vanuatuname telah sangat vokal pada masalah sensitif seperti itu, dan berharap bahwa overtime, akan ada bergabung dengan tangan ke alamat yang dia digambarkan sebagai pengobatan inhumane diterima oleh melanesians di papua barat.

Mr lonsdale mengatakan itu adalah sebuah tantangan untuk pasifik, terutama melanesians, untuk bersatu dengan melanesians dari daerah papua indonesia.

Anggaran Kasur Wajar, Asal Tidak Ada Korupsi dan Mark-up

Jakarta,Siep-Asso.News---Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Roem Kono menegaskan, para anggota DPR adalah pejabat negara.  Sebagai pejabat negara,  menteri-menteri itu juga rumah dinasnya diperbaiki termasuk penggantian kasur.

“Jadi saya kira itu wajar-wajar saja. Yang penting jangan ada korupsi, mark-up, jangan ada kolusi yang dibangun. Dan itu menjadi domain kesekjenan,” katanya di Jakarta, Selasa (25/8).

Politisi FPG mengemukakan hal itu menanggapi adanya pemberitaan pengadaan kasur untuk aanggota Dewan mencapai Rp 12,5 miliar Sebelumnya, Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, meminta kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto dan Sekjen DPR untuk segera membatalkan lelang kasur atau pengadaan spring bed senilai Rp 12,5 miliar. Di tengah perekonomian yang memburuk saat ini tak layak anggota DPR menghambur hambur uang negara dan memperlihatkan kemewahan DPR di depan publik.

Menurut Roem Kono, anggaran sebesar itu wajar sebab jumlah anggota DPR saja 560 orang, kemudian setiap rumah berapa kasur yang diperlukan. Belum lagi ada Wisma Kopo yang juga memerlukan perlengkapan rumah tangga termasuk tempat tidur berikut kasurnya.

“ Jangan hanya dilihat kasurnya saja, mungkin asesoris lain sehingga anggarannya memang mencapai miliaran rupiah. Janganlah masalah ini dibesar-besarkan,” tegasnya.

Saat ditanya apakah BURT ikut membahas anggaran kasur ini, politisi asal Gorontalo ini mengatakan, hanya membahas globalnya saja bahwa perlu ada pemeliharaan rumah. Dan ini sekali lima tahun, dan kasur itu sudah dipakai selama 5 tahun oleh anggota DPR sebelumnya. “ Jadi wajar saja, kenapa tidak. Masak kita harus bawa kasur sendiri,” pungkas dia.

DPR Soroti Makin Terpuruknya Rupiah

Jakarta, Siep-Asso.News---Kondisi perekonomian Indonesia saat ini menjadi hal yang penting bagi pemerintah untuk segera mencari solusi, terkait dengan nilai Dollar yang sudah menembus angka 14 ribu. Hal ini menjadi perhatian dari berbagai kalangan, termasuk ketua DPR Setya Novanto.

Menurut Setnov, dengan kondisi seperti ini, Komisi XI DPR harus segera melakukan rapat dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Bank Indonesia, agar kondisi ekonomi Indonesia menjadi lebih baik.

"Komisi XI DPR harus segera memanggil Badan Pemeriksa Keungana (BPK) dan Bank Indonesia, untuk dilakukan audit dan juga BPK bisa memberikan masukan kepada Bank Indonesia, dalam menangani kondisi ekonomi Indonesia," jelas Setnov kepada wartawan di Gedung DPR, Senin (24/08/2015).

Pada Senin ini nilai Dollar sudah tembus 14 ribu rupiah, hal ini banyak dikhawatirkan berbagai kalangan, bahwa ekonomi Indonesia akan mengalami krisis. Untuk itu, pemerintah harus segera bertindak dan mengambil langkah-langkah cepat untuk menjaga kestabilan ekonomi Indonesia, sehingga Indonesia terbebas dari ancaman krisis yang sangat parah.

Ormas Aksi Tolak Gerakan Papua, M. Ali: Itu Melanggar Hukum !!!

Jakarta, Siep-Asso.News---"Kami mengecam aksi Aliansi Mahasiswa Papua yang menuntut referendum,"kata juru bicara aksi, Agus Yudi Susanto, Kamis 20 Agustus 2015.

Para pemuda yang mengaku berasal dari Pemuda Pancasila, Front Pembela Islam, dan Forum Komunikasi Putra putri Purnawirawan Indonesia ini menilai aksi mahasiswa Papua sebagai tindakan makar. "Papua tetap bagian dari NKRI," ucap Agus.

Di lain sisi Mohammad Ali (24), seorang pengguna jalan yang sempat diwawancarai Megaphone PAPUA megatakan ia menduga bahwa aksi ini aksi bayaran yang sejak dulu melakukan kegiatan untuk membungkam suara Rakyat.

"Itu aksi bayaran itu mas, nggak mungkin kalau masyarakat di sini. Masyarakat di sini dukung-dukung aja kok, apalagi Papua dari dulu kekayaan alamnya terus diambil, tapi sampai hari ini Orang Papuanya masih seperti itu-itu aja. Aksinya sebenarnya melanggar hukum sih, kemerdekaan Papua juga sebenarnya didukung UU Indonesia kok" Ujar Ali.

"Kalau FPI sendiri yaa, Ormas bekingan militer dan kaum elit yang terus diperalat negara untuk membungkam suara rakyat atas hak mereka dan FPI juga maunya menang sendiri, itu bayaran itu, mas" Ali menambahkan.

Seorang Mahasiswa Papua yang juga yang tidak mau namanya disebutkan ini mengatakan, Aksi ini tidak jelas dan malah menentang Alinea I UUD 1945 yang jelas menyatakan bahwa Kemerdekaan ialah hak segala bangsa termasuk juga Bangsa Melanesia di Papua.

"Saya memang tidak mengerti dengan aksi ini, memang bila negara ingin mempertahankan persatuan, maka mereka harus menjalankan UU mereka termasuk Alinea Pertama UUD 1945" ujar Mahasiswa Papua semester 8 yang berdomisili di kota Malang.

Aliansi Mahasiswa Papua adalah Organisasi yang berdiri sejak 1998 di Jakarta, untuk mendidik pemuda-pemudi Mahasiswa baik Mahasiswa Papua maupun Mahasiswa dari luar Papua untuk berdiri dan bergerak bersama rakyat melawan Kapitalisme, Kolonialisme, dan Militerisme.

PDI Perjuangan Target Raih Empat Kursi Kepala Daerah di Yahukimo, Boven Digoel, Keerom dan Mamberamo Raya

Jakarta, Siep-Asso.News---Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Papua menargetkan bisa meraih empat kursi bupati pada Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) serentak 2015 untuk 11 Kabupaten di Papua Desember mendatang. "Target Minimal ada di empat kabupaten, kalau berjuang dan hasilnya lebih, puji Tuhan," kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Papua Edoardus Kaize di Jayapura, Selasa (18/8). 

PDI Perjuangan telah merekomendasikan semua calon untuk 11 Kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada Desember mendatang, baik untuk calon Bupati maupun Wakil Bupati. Dijelaskan, beberapa calon Bupati dari kader PDI Perjuangan yang direkomendasikan diantaranya Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Boven Digoel, sementara untuk calon Wakil Bupati diantaranya Kabupaten Sipiori, Kabupaten Keerom dan Kabupaten Mamberamo Raya. Dia mengakui, selain kader Partai yang direkomendasikan, PDI Perjuangan juga mengusung figur dari luar partai seperti calon bupati untuk Kabupaten Nabire dan Kabupaten Waropen. Eduardus menegaskan , semua calon yang diusung oleh PDI Perjuangan dalam pilkada Desember mendatang tidak ada yang terindikasi terlibat korupsi karena pihaknya tidak mau bekerja dua kali. "Kita rekomendasikan itu yang tidak terindikasi korupsi. Kita tidak mau kerja dua kali, sehingga rata-rata yang diajukan telah ditinjau,"ujarnya.

Hasil Fervikasi yang lolos calon bupati dan wakil bupati kabupaten. Yahukimo periode 2015-2020.

Hasil Fervikasi yang lolos calon bupati dan wakil bupati kabupaten. Yahukimo periode 2015-2020.

Korut Sebut Ancaman Perangnya Tidak Bohong

Jakarta, Siep-Asso.News---Korea Utara (Korut) mengatakan bahwa pihaknya sudah mempersiapkan tindakan militer yang diarahkan ke Korea Selatan (Korsel). Ancaman itu tidak bohong.

"Ancaman yang diarahkan ini bukan omong kosong," sebut kantor berita KCNA, seperti dikutip AFP, Sabtu (22/8/2015).

Saat ini Korsel dan Amerika Serikat (AS) tengah melakukan latihan perang bersama. Latihan tersebut dikecam oleh pemimpin Korut Kim Jong-Un dan memerintahkan pasukannya untuk siaga tempur.

Sebelumnya, Korut memberikan batas waktu hingga Sabtu (22/8/2015) pukul 5.00 sore waktu setempat, agar Korsel melucuti pengeras suara di wilayah zona demiliterisasi. Pengeras suara itu menurut Korut kerap menyuarakan propaganda anti Korut.

"Mereka yang memaksa situasi menjadi fase bencana, akan dihadapkan pada perlawanan tanpa ampun," sebut KCNA.

Sementara warga Korsel di wilayah perbatasan, dievakuasi setelah munculnya kekhawatiran setelah Korut melontarkan roket dari perbatasan ke dalam wilayah Korsel pada Kamis (20/8/2015). Hal tersebut memicu serangan balasan dari Korut.

Sekitar 80 orang di Yeoncheon diamankan di dalam bunker dalam tanah saat roket menyerang. Pihak berwenang pun mendesak warga untuk menyelamatkan diri.

Presiden Korsel Park Geun-Hye akhirnya memerintahkan militernya dalam kondisi siap tempur. Hal ini kemudian dibalas oleh Kim Jong-Un, yang mengeluarkan perintah serupa.

  

Tangis Penyesalan PSK di Tanjung Elmo Papua

Jakarta, Siep-Asso.News---Tidak pernah terbesit dalam benak perempuan berinisial V untuk menjadi seorang pekerja seks komersil (PSK) di Tanjung Elmo, Distrik sentani Timur, Papua. Dia hanya ingin bekerja untuk menyambung hidup anak dan keluarganya.

Raut wajah menahan malu tak bisa disembunyikan perempuan asal Banyuwangi, Jawa Timur saat hendak dipulangkan oleh Bupati Jayapura Matius Awaitouw dan disaksikan oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa serta Menteri Pemberdayaan Perempuan Yohana Yambise. Sesekali V memilih membenamkan wajahnya menghindari teriknya matahari.

"Tujuan saya kerja (menjadi PSK) untuk membiayai keluarga adik dan anak saya di kampung," terangnya saat berbincang dengan detikcom di sela-sela acara Deklarasi Penutupan Lokalisasi Tanjung Elmo di halaman kantor Bupati Jayapura, Papua, Jumat (21/8/2015).

V telah menjajakan tubuhnya melayani 'hidung belang' selama 1 tahun. Sekembalinya ke Banyuwangi, V tidak ingin berlama-lama menetap di kampung halaman melainkan langsung terbang lagi ke Jepang.

"Mau kerja di sana jadi TKW. Ya syukur-syukur bisa memperbaiki nasib," harap V.

Dia sempat tak kuasa menahan air matanya saat mendapat santunan dari Khofifah dan Matius. Saking harunya, V sempat menitikkan air mata di pelukan Khofifah.

Sebelum bercerita lebih panjang lagi, V dan 68 kawannya harus sudah berangkat ke Pelabuhan Yos Sudarso, Jayapura. Mereka pun dikembalikan ke daerah asalnya dengan kapal Dempo dari PT Pelni.

Data dari Direktorat Rehabilitasi Tuna Sosial Kemensos Sony Manalu ada 191 orang yang menjadi PSK. Di mana, 80 persen diantaranya berasal dari Jawa Timur.

Hari ini ada sekitar 69 PSK yang dipulangkan siang ini dari Pelabuhan Yos Sudarso menuju daerah asal masing-masing. Rencananya, ada 151 orang dari total PSK yang akan dipulangkan secara bertahap.

Sebelum dipulangkan, 191 eks PSK Tanjung Elmo diberi bantuan berupa modal usaha dengan nilai total Rp 965 juta. Kemensos memberikan bantuan dana sebesar Rp 5,5 juta dan Bupati jayapura sebesar Rp 5 juta untuk masing-masing.