Ratu Elizabeth Tolak Bertemu Mantan PM Australia Tony Abbott

Siep-Asso News---Pengaruh Tony Abbott setelah tidak lagi menjadi Perdana Menteri (PM) Australia kian memudar dan ditinggalkan oleh para pendukungnya. Saat masih menjadi PM, siapa pun ingin bertemu dengan dia, namun tidak demikian setelah Abbott dilengserkan oleh Malcolm Turnbull.

Pada bulan lalu saat mengunjungi London, Inggris, Abbott ditolak oleh Ratu Elizabeth saat dia ingin bertemu. Kala itu, Abbott yang merupakan pendukung kuat Kerajaan Inggris di negara persemakmuran Australia mengajukan permintaan untuk menemui Ratu ke pihak istana, namun ditolak.
Padahal, di waktu Abbott mengunjungi London, jadwal Ratu banyak yang kosong, seperti yang diberitakan oleh Sydney Morning Herald pekan ini.

Abbott diundang ke London untuk menyampaikan pidato di acara tahunan Margaret Thatcher Lecture pada Oktober lalu. Dia berada di kota itu pada 26-28 Oktober. 

Berdasarkan jadwal yang dirilis rutin oleh pihak Istana, pada 26 Oktober, Ratu hanya memiliki dua janji pertemuan dan kosong di sore hari. Pada 27 Oktober, Ratu ada resepsi pagi dan pertemuan sore hari dengan Perdana Menteri David Cameron, di antara kedua waktu itu kosong.

Dan di hari ketiga, 28 Oktober, Ratu hanya ada resepsi di sore hari. Di banyak waktu kosong itu, Ratu tetap tidak memberi kesempatan bagi Abbott untuk bertemu. Tidak disebutkan alasan penolakan Ratu Elizabeth terhadap Abbott. Sebelumnya, Ratu telah banyak bertemu dengan para mantan kepala negara sahabat.

Padahal Abbott telah mempersiapkan diri bertemu Ratu, salah satunya dengan berkonsultasi sebelumnya dengan Gubernur Jenderal Sir Peter Cosgrove soal etika di Istana. 

Abbott adalah seorang pendukung kerajaan Inggris. Salah satu kebijakan kontroversialnya saat memimpin adalah memberikan gelar kesatria bagi suami Ratu Elizabeth, Prince Philip. Keputusan Abbott dikecam rakyat Australia yang mengatakan Philip tidak punya andil apa-apa bagi negara itu dan merupakan simbol negara lain.

Tidak disebutkan apa agenda yang dibawa Abbott jika dia jadi bertemu Ratu. September lalu dia mengatakan bahwa Ratu adalah simbol keberlangsungan. "Kerajaan adalah titik stabil di tengah perubahan dan pergeseran dunia," kata dia.

Abbott digulingkan oleh Turnbull yang memenangkan pemilihan internal di Partai Liberal September lalu. Dalam kepemimpiannya, Abbott banyak menuai kontrovesi, salah satunya soal pendorongan kembali kapal imigran ke Indonesia.

Najwa Shihab Dilaporkan ke Bareskrim, MKD: Kami Hanya Cari Pembocor

Siep-Asso Satu Hati News---Presenter Metro TV, Najwa Shihab dikabarkan akan dilaporkan Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR terkait beredarnya transkrip dan rekaman pemalakan saham Freeport oleh Ketua DPR Setya Novanto.

"Kami ini hanya melaporkan untuk mencari sumber kebocoran tersebut. Tak ada hubungannya dengan  Najwa Shihab. Dia menjalankan tugas jurnalistik, salah kalau kami dikatakan melaporkan Najwa. Kami hanya mencari orang yang membocorkan," katanya.

Menurut Dasco, transkrip dan rekaman yang diperoleh dan ditayangkan dalam acara Mata Najwa jelas berasal dari MKD.

"Sebab, hanya berselang sejam dari laporan ke MKD terus muncul di Mata Najwa. Ini jelas dari dalam. Dan kami tahu, ada tandanya. Yang disiarkan di Mata Najwa itu ada tanda MKD. Dan kami memburu orang tersebut," kata dia.

Selain itu, kata dia, MKD juga heran, sebab sering terjadi kebocoran dokumen di internal MKD.

"Ini bukan sekali saja terjadi, sudah sering, kita cari sumber kebocorannya. Tak ada kaitannya dengan Najwa Shihab, catat itu," ungkapnya.

Papua Harus Dijadikan Daerah Produksi

Siep-Asso Satu Hati News---Papua yang selama ini belum menjadi daerah produksi untuk berbagai komoditas, menyebabkan ongkos hidup dan biaya ekonomi sangat tinggi. Perlu ada upaya menjadikan Papua sebagai sentra produksi tertentu, sehingga bisa menurunkan biaya hidup.

Demikian disampaikan Ketua Pusat Penelitian Politik, LIPI Adriana Elisabeth dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP), Senin (23/11). Selama ini tingkat kemiskinan di Papua tertinggi di Indonesia. Padahal, Papua sangat kaya dengan sumber daya alam. Selama belum menjadi daerah produksi, biaya ekonomi di Papua masih tinggi. Ini menjadi kenyataan yang ironis.

“Sumber daya alam Papua sangat kaya. Tapi ekonomi Papua tetap tak kunjung membaik,” ujar Adriana. Pemerintah, sambung peneliti ini, sedang memperbaiki kondisi tersebut. Hal lainnya yang jadi sorotan adalah Papua masih selalu dipersepsikan sebagai daerah konflik. Ini berdampak pada pendekatan keamanan yang selalu dilakukan pemerintah di Jakarta dalam memperlakukan kawasan paling timur di Indonesia itu.

 Jakarta harus merubah sudut pandangnya terhadap Papua. Jangan lagi ada stigma sebagai daerah konflik. Menurut Adriana, banyak PR yang harus segera diselesaikan di bumi Papua, terutama masalah sosial dan ekonomi. Kecemburuan sosial di Papua masih sangat tinggi. Orang Papua masih cemburu terhadap para pendatang yang ternyata lebih berdaya daripada penduduk asli Papua.

Sementara itu, pembicara lainnya Yuri Octavian Thamrin mengemukakan, pentingnya pemerintah Indonesia menoleh ke kawasan Asia Pasifik untuk membangun kerja sama kawasan yang saling menguntungkan. Indonesia yang berada di kawasan Pasifik Selatan menghadapi banyak masalah kawasan. Di antaranya soal isu lingkungan dan perubahan iklim. Kawasan ini didominasi oleh Australia dan Selandia Baru.

Menurut Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kemenlu ini, urgensi membangun kerja sama kawasan, lantaran di Indonesia ada sekitar 15 juta jiwa etnis Malanesia. Kedekatan etnik seperti ini, bisa memudahkan membangun kerja sama yang saling menghargai dan menguntungkan. Di era Gus Dur sebagai Presiden, kawasan Pasifik sempat dilirik. Ada 14 negara di kawasan Pasifik Selatan. Kerja sama investasi tentu yang paling mungkin dilakukan.

Exxon Mobil, sambung Yuri, telah berinvestasi di sektor tambang Papua Nugini sebesar USD 1,6 miliar. Tiongkok juga menaruh saham mayoritas di tambang emas Fiji, salah satu negara di kawasan Pasifik. Selain dua pembicara di atas, hadir pula Yorrys Raweyai Anggota DPR dari Papua sebagai pembicara. Acara diskusi sendiri dimoderatori oleh Anggota DPR Robert Kardinal.

Diskusi FGD ini bertajuk “Otsus Aceh, Papua, dan Keistimewaan DI Yogyakarta”. Tema ini  menyoal tiga keistimewaan di tiga daerah. Ada banyak persoalan yang harus dipetakan kembali oleh pemerintah untuk menangani masalah dengan kekhasannya sendiri. 

Divonis Lebih Ringan, Mantan Politisi PDIP Pilih Tak Banding

Mantan politisi PDI Perjuangan, Adriansyah dijatuhi hukuman tiga tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Terdakwa kasus gratifikasi itu langsung menerima putusan pengadilan.

Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Tito Suhud memutuskan bahwa Adriansyah terbukti menerima gratifikasi dari pengusaha PT Mitra Maju Sukses, Andrew Hidayat. Gratifikasi itu diberikan setelah Adriansyah melancarkan izin usaha tambang di Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

"Memutuskan terdakwa Adriansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua," ujar Tito di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (23/11/2015).

Selain hukuman penjara, Adriansyah juga dituntut membayar denda sebesar Rp 100 juta subsider satu bulan kurungan. 

Saat diminta hakim untuk menanggapi putusan itu, Adriansyah langsung menerima vonis tersebut. Dia mengakui kesalahan yang telah diperbuat.

"Setelah saya pertimbangkan dengan penasihat hukum, maka kami memutuskan menerima apa yang diputuskan bapak majelis hakim," ujar Adriansyah kepada majelis hakim di persidangan.

Di kesempatan yang sama, penasihat hukum Adriansyah, Bagus Sudarmono mengatakan putusan untuk menerima vonis didasari pada pembelaan pribadi terdakwa. Saat itu, Adriansyah telah menyatakan menyesal dengan perbuatannya. Oleh karena itu, apapun yang diputuskan oleh majelis hakim bakal diterima. 

"Ini putusan yang kami pikir sudah adil dan ideal dalam perkara ini. Kami sudah menyadari kesalahan dari terdakwa," ujar Bagus usai sidang.

Seperti diketahui, putusan hakim tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa yang mengancam hukuman lima tahun penjara. Jaksa akan berpikir untuk mengajukan banding.

Jika jaksa mengajukan banding, Bagus menyatakan pihaknya juga akan mengajukan kontra memori banding.

Dalam dakwaannya, Adriansyah menerima uang dari Andrew Hidayat sebesar Rp1 miliar, US$ 50.000, dan 50.000 dolar Singapura. Maksud pemberian itu agar Adriansyah membantu pengurusan izin pertambangan. Andrew mengelola sejumlah perusahaan tambang di Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

KPK menangkap Adriansyah di Swiss Belhotel Sanur, Bali, sekitar pukul 18.45 Wita pada 9 April 2015. Dalam operasi tangkap tangan itu, KPK menyita uang sebesar Rp 500 juta dalam pecahan dollar Singapura dan rupiah. 

Di tempat terpisah, KPK juga menangkap Andrew Hidayat di sebuah hotel di wilayah Senayan, Jakarta. Penuntut umum menjerat Adriansyah dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Jokowi Awasi Ketat Pembangunan di Daerah

Suara Siep-Asso Satu Hati---Pemerintah memasang target bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan paket kebijakan ekonomi satu hingga empat. Presiden Joko Widodo akan terus terjun ke lapangan untuk memastikan pemerintah daerah menjalankan paket kebijakan ekonomi.

"Kalau manajemen pengawasannya lemah bisa lepas dari target. Tapi kalau kami kan terus mengawasi. Itu kenapa kami ke lapangan terus, mengecek terus, supaya tahu kalau ada persoalan-persoalan segera diluruskan lagi," kata Presiden saat wawancara khusus dengan Media Indonesia, pekan lalu.

Pengawasan ketat juga bisa meminimalisir permainan kotor di sektor pangan. Menurutnya, operasi pasar membuat harga pangan stabil karena spekulan akan takut memainkan harga. "Contohnya saat harga beras bergerak naik, ada operasi pasar, siapa yang berani spekulasi?" ujar Presiden.

Dia juga menekankan, penegak hukum harus menindak siapa saja yang memainkan harga pangan. Aturannya sudah jelas, siapa pun yang menggangu pasokan pangan diproses hukum. "Kalau melanggar, gebuk saja," tegas Presiden.

Presiden merasakan mengawali pembangunan dengan terseok-seok. Tapi itulah memulai. Sekarang, menurut dia, roda pembangunan sudah berjalan sesuai rencana. Pemerintah tak ragu menargetkan serapan anggaran 93 persen hingga 94 persen.

"September atau Oktober biasanya serapan anggaran ngebut. Saya sudah hafal. Ini mau kami ubah. Tahun depan, November sudah harus lelang. Sehingga Januari sudah mulai. Begitu diketok dewan, langsung tender. Kontraknya pada 2 Januari sudah tanda tangan," katanya.

Eksistensi Kedaulatan Maritim

Jokowi menunjukkan ketegasannya terhadap kapal asing yang mencuri ikan sejak awal memegang kekuasaan. Di era-era sebelumnya, kapal asing mondar-mandir di laut Indonesia tanpa izin. Presiden mencatat setidaknya ada tujuh ribu kapal ilegal masuk Indonesia.

"Kalau sekarang coba dilihat, apa ada yang seperti itu lagi yang coba-coba? Ini dalam rangka apa sih? Dalam rangka kedaulatan maritim kita."

Presiden melalui Kementerian Keluatan dan Perikanan memerintahkan TNI dan Polri menenggelamkan kapal asing ilegal. Menteri KKP Susi Pudjiastuti menyampaikan, setahun terakhir pemerintah sudah meneggelamkan 91 kapal asing karena menangkap ikan di Indonesia.

Presiden melanjutkan, pemerintah membangun pelabuhan besar di Kuala Tanjung, Surabaya, Makassar, dan Sorong. Rata-rata pembangunan selesai pada 2018. Ia mengatakan, adanya pelabuhan besar di setiap daerah membuat distribusi lebih mudah karena antarpulau terhubung.

Ketika distribusi mudah, Presiden berharap, perbedaan harga barang di sebuah daerah dengan daerah lainnya tidak terlalu tinggi. Pemerintah juga akan membangun jalur kereta api di Sulawesi dan Papua. Pembangunan jalan Tol Trans Sumatera sudah dimulai. Targetnya proyek ini bisa menjangkau Palembang, Lampung, hingga Aceh.

"Tapi sekali lagi itu perlu waktu," kata Presiden.

Dia menilai, implementasi konsep pembangunan mulai berjalan sesuai rencana. Pembangunan infrastruktur memprioritaskan daerah perbatasan seperti di NTT dan Kalimantan. Pemerintah akan membangun kantor pemerintahan dan fasilitas umum lebih baik di wilayah pemerintahan.

"Kami memang harus membangun dari perbatasan, dari pinggiran, baik untuk ekonomi maupun untuk sebuah kebanggaan sebagai bangsa yang besar," kata Presiden.

Mantan Direktur Pertamina Divonis 5 Tahun Penjara

Suara Siep-Asso Satu Hati---Mantan Direktur Pengolahan PT Pertamina (Persero) Suroso Atmo Martoyo divonis lima tahun penjara denda Rp200 juta subsider enam bulan kurungan. Suroso ditemukan terbukti menerima uang sebesar USD190 ribu dari Direktur PT Soegih Interjaya (SI), Willy Sebastian Lim.

"Menyatakan terdakwa Suroso Atmomartoyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua," kata Ketua Majelis Hakim Casmaya di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (19/10/2015) malam.

Hakim menilai Suroso terbukti menyetujui pembelian TEL oleh PT Pertamina kepada Octel Innospec melalui agen tunggal TEL di Indonesia, PT SI sejumlah total 450 metrik ton dengan perubahan harga sebesar USD11,000 per metrik ton.

Suroso menyetujui asal ada pemberian fee sebesar USD500 per metrik ton. Pihak Innospec, yakni David P. Turner selaku sales and marketing Director of The Associated Octel Company Limited , Paul Jennings, dan Dennis J. Kerisson selaku CEO of Octel, Miltos Papachristos selaku Regional Sales Director for Octel menyetujui dan lantas memberikan duit sejumlah USD190 ribu melalui Willy dan Muhammad Syakir, Direktur PT SI.

Dia juga mendapat fasilitas meninap di Hotel Radisson Edwardian May Fair London sejumlah 899,16 Poundsterling agar terdakwa tetap melakukan pembelian TEL pada akhir 2004 dan 2005 melalui PT Soegih Interjaya.

Suroso terbukti melanggar Pasal 12 huruf b UU No 31 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

Dalam sidang putusan ini, dua hakim melakukan dissenting opinion, kedua hakim yakni Alexander Marwata dan Hakim Sofialdi menginginkan Suroso dibebaskan. Sedang tiga hakim lainnya menyatakan Suroso terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan korupsi.

Suroso diberatkan lantaran telah memperburuk citra Indonesia di mata internasional. Sementara diringankan lantaran pengabdiannya terhadap PT Pertamina (Persero), masih memiliki tanggungan keluarga dan belum menikmati hasil korupsi yang masih tersimpan di Bank UOB Singapura.

Wakil Ketua DPR RI memimpin Delegasi DPR RI menghadiri sidang 133rd Inter-Parliamentary Union (IPU)/Sidang Parlemen Dunia di Jenewa, Swiss, 17-21 Oktober 2015.

Suara Siep-Asso Itu Kita---Sabtu, 17 Oktober 2015, Delegasi DPR RI terlebih dahulu mengikuti sidang ASEAN + 3 Meeting. Sedangkan pada Minggu, 18 Oktober 2015, Delegasi DPR RI mengikuti Governing Council dan berbagai agenda di Komite IPU.

Sidang IPU membicarakan berbagai agenda, satu diantaranya isu mengenai pengungsi dan migrasi tenaga kerja.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai bahwa, pengungsi maupun pencari perlindungan merupakan masalah bersama. Tanpa bermaksud mencampuri urusan dalam negeri negara asal pengungsi, namun Parlemen Dunia harus ikut memikirkan penanganan arus pengungsi yang semakin besar.

Indonesia telah menunjukan komitmennya. Bisa dilihat bagaimana Indonesia menerima dan memperlakukan dengan baik para pengungsi dari Rohingya.

Untuk itu, DPR RI mendorong negara di dunia agar menghapuskan pandangan negatif terhadap pengungsi.

Dalam hal migrasi tenaga kerja, saya menilai perlu adanya kerjasama dan dialog antara negara pengirim dan negara penerima agar dapat memaksimalkan keuntungan yang diperoleh, terutama meningkatkan pembangunan tidak saja di negara asal tetapi juga di negara penerima.

DPR RI akan memainkan peran penting dalam pemajuan kebijakan migrasi yang fair dan efektif, sehingga dapat menghasilkan migrasi yang positif dan bisa menyikapi tantangan yang dihadapi negara penerima maupun negara asal, serta tantangan yang dihadapi migran itu sendiri.

Kita juga mendorong adanya mekanisme kerja sama internasional untuk memberikan informasi pasar kerja yang mudah diakses, transparan, dan adil, serta saling menguntungkan antar negara.