Suara Siep-Asso Satu Hati---Pemerintah memasang target bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan paket kebijakan ekonomi satu hingga empat. Presiden Joko Widodo akan terus terjun ke lapangan untuk memastikan pemerintah daerah menjalankan paket kebijakan ekonomi.
"Kalau manajemen pengawasannya lemah bisa lepas dari target. Tapi kalau kami kan terus mengawasi. Itu kenapa kami ke lapangan terus, mengecek terus, supaya tahu kalau ada persoalan-persoalan segera diluruskan lagi," kata Presiden saat wawancara khusus dengan Media Indonesia, pekan lalu.
Pengawasan ketat juga bisa meminimalisir permainan kotor di sektor pangan. Menurutnya, operasi pasar membuat harga pangan stabil karena spekulan akan takut memainkan harga. "Contohnya saat harga beras bergerak naik, ada operasi pasar, siapa yang berani spekulasi?" ujar Presiden.
Dia juga menekankan, penegak hukum harus menindak siapa saja yang memainkan harga pangan. Aturannya sudah jelas, siapa pun yang menggangu pasokan pangan diproses hukum. "Kalau melanggar, gebuk saja," tegas Presiden.
Presiden merasakan mengawali pembangunan dengan terseok-seok. Tapi itulah memulai. Sekarang, menurut dia, roda pembangunan sudah berjalan sesuai rencana. Pemerintah tak ragu menargetkan serapan anggaran 93 persen hingga 94 persen.
"September atau Oktober biasanya serapan anggaran ngebut. Saya sudah hafal. Ini mau kami ubah. Tahun depan, November sudah harus lelang. Sehingga Januari sudah mulai. Begitu diketok dewan, langsung tender. Kontraknya pada 2 Januari sudah tanda tangan," katanya.
Eksistensi Kedaulatan Maritim
Jokowi menunjukkan ketegasannya terhadap kapal asing yang mencuri ikan sejak awal memegang kekuasaan. Di era-era sebelumnya, kapal asing mondar-mandir di laut Indonesia tanpa izin. Presiden mencatat setidaknya ada tujuh ribu kapal ilegal masuk Indonesia.
"Kalau sekarang coba dilihat, apa ada yang seperti itu lagi yang coba-coba? Ini dalam rangka apa sih? Dalam rangka kedaulatan maritim kita."
Presiden melalui Kementerian Keluatan dan Perikanan memerintahkan TNI dan Polri menenggelamkan kapal asing ilegal. Menteri KKP Susi Pudjiastuti menyampaikan, setahun terakhir pemerintah sudah meneggelamkan 91 kapal asing karena menangkap ikan di Indonesia.
Presiden melanjutkan, pemerintah membangun pelabuhan besar di Kuala Tanjung, Surabaya, Makassar, dan Sorong. Rata-rata pembangunan selesai pada 2018. Ia mengatakan, adanya pelabuhan besar di setiap daerah membuat distribusi lebih mudah karena antarpulau terhubung.
Ketika distribusi mudah, Presiden berharap, perbedaan harga barang di sebuah daerah dengan daerah lainnya tidak terlalu tinggi. Pemerintah juga akan membangun jalur kereta api di Sulawesi dan Papua. Pembangunan jalan Tol Trans Sumatera sudah dimulai. Targetnya proyek ini bisa menjangkau Palembang, Lampung, hingga Aceh.
"Tapi sekali lagi itu perlu waktu," kata Presiden.
Dia menilai, implementasi konsep pembangunan mulai berjalan sesuai rencana. Pembangunan infrastruktur memprioritaskan daerah perbatasan seperti di NTT dan Kalimantan. Pemerintah akan membangun kantor pemerintahan dan fasilitas umum lebih baik di wilayah pemerintahan.
"Kami memang harus membangun dari perbatasan, dari pinggiran, baik untuk ekonomi maupun untuk sebuah kebanggaan sebagai bangsa yang besar," kata Presiden.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar